Patarai, Dr. H. Muhammad Idris (2018) Kinerja Keuangan Daerah. Cetakan ke-2, 2 (-). DE LA MACCA, Makassar. ISBN 978-602-263-131-6
 | There is a more recent version of this item available. |
|
Text
KINERJA KEUANGAN DAERAH.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Hasil Peer Review Buku KINERJA KEUANGAN DAERAH.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kinerja Keuangan Daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini mengacu pada Sistem Pemerintahan Negara.Contoh kasus dalam hal ini, Indonesia.Dari sistem Negara Kesatuan yang dianut melahirkan “daerah” dan dengan sendirinya terdapat hirarki “pusat-daerah”.Konsekwensi demikian menempatkan daerah bukan sebagai entity tunggal, melainkan terintegrasi secara horisontal-vertikal. Horisontal hubungan antar daerah, vertikal: hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Oleh karena itu untuk membahasKINERJA KEUANGAN DAERAH, maka terlebih dahulu harus memahami sistem pemerintahan yang dianut. Buku yang tengah Anda baca ini bersumber dari materi pelajaran Kinerja Keuangan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah penulis ajarkan.Selama perkuliahan dilakukan dengan penyampaian materi 50%; diskusi 30%; penugasan terstruktur (Tstr) 20%, termasuk penugasan pembuatan makalah kelompok untuk menjadi bahan diskusi kelompok. Komulasi aktivitas belajar sebagaimana diungkapkan tersebut menjadi rujukan penyusunan buku ini yang akan dijadikan bahan ajar selanjutnya. Muatan materi, isinya meliputi antara lain: Sistim Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Tantangan Pembangunan Daerah; Pembangunan Berkelanjutan dan Ekologi Pemerintahan; Indikator Pembangunan; Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; Desentralisasi Fiskal; Dana Perimbangan atau Dana Transper; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sistem Pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ).Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Sehingga tidaklah cukup berbicara kinrja keuangan daerah tanpa memahami mengenai APBD dan mekanisme pengelolaan dan penyusunannya. Kinerja Keuangan Daerah juga berkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka patut diketahui apa itu pembangunan, apa itu pembangunan nasional kaitannya pembangunan daerah. Apa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan sejauhmana tujuan dan sasaran itu diperhitungkan dalam perencanaan. Apa itu perencanaan ?Apa yang dimaksud perencanaan partisipatif dan seperti apa hubungan antara perencanaan dengan tujuan yang hendak dicapai, perencanaan dengan evaluasi. Semua ini perlu dikemukakan, termasuk hubungan perencanaan dengan pembangunan berkelanjutan. Selain itu buku ini juga membahas Permasalahan dan Manajemen Pembangunan Daerah mengingat dalam pembangunan pasti terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut patut diatasi, dan mengatasi permasalahan tersebut juga atau sekaligus termasuk usaha pembangunan. Salah satu cara Mengatasi permasalahan pembangunan dilakukan dengan pendekatan manajemen, kelak dikenal dengan Manajemen Pembangunan, dalam hal ini Manajemen Pembangunan Daerah, terutama dalam hal pelibatan masyarakat sebagai pelaku atau subyek dari pembangunan. Para pemerhati pembangunan senantiasa berupaya mengetahui permasalahan pembangunan, dalam hal ini pembangunan daerah, pentingnya manajemen pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta bagaimana cara melibatkannya secara partisipatif. Hal mendasar mengenai Kinerja Keuangan adlah Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, yaitu karena pembangunan hanya bisa dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan atau dikenal dengan anggaran. Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia menganut sistem perencanaan dan penganggaran.Perencanaan pembangunan dilakukan bersamaan dengan penganggaran dalam bentuk APBN -APBD . Para pelaku pembangunan patut mengetahui sistem penganggaran pembangunan daerah, mekanisme penggangaran dan tujuan penganggaran, termasuk hubungan antara perencanaan dan penganggaran. Buku ini dilengkapi pula dengan Analisis APBD, yaitu karena alam praktek sering tedapat beberapa motif kesalahan penyusunan APBD , dari segi perencanaan dan penganggaran.Kesalahan tersebut dapat menimbulkan inefesiensi penggunaan budget daerah.Hal ini perlu dipahami, apalagi jika kesalahan itu bersifat penyalagunaan APBD . Dengan demikian kesalahan menyusun APBD yang inefesiensi dapat bersifat, disengaja dan tidak disengaja oleh ketidaktahuan. Oleh kare itulah praktisi pembangunan, eksekutif, birokrat, politikus atau elit politik terutama di daerah penting mengatahui bentuk analisis , sifat analisis, tujuan analisis dan cara analisis APBD guna menghindari kebocoran anggaran dari tindakan konflik kepentingan dan lemahnya kompetensi. In-efesien menyebabkan ketidakefektifan anggaran bagi pencapaian tujuan pembangunan. Untuk menghindari atau untuk mencegah tidak terulangnya pelanggaran pada pengganggaran tahun berikutnya, maka setiap tahun analisis tersbut selalu dilakukan. Demikian halnya dengan Mobilisasi Potensi Pembangunan dissinggung dalam buku ini, mengingat berbagai potensi pembangunan daerah perlu diketahui, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, aspek sosial, kelembagaan masyarakat dan lain lain. Potensi tersebut perlu diperhitungkan sebagai paktor pendukung pelaksanaan pembangunan.Potensi tersebut adalah faktor yang mutlak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Akhirnya kita perlu menelaah Pelaksanaan Pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan berbagai hal perlu diketahui, antara lain aspek koordinasi multi pihak atau stekholder, evaluasi dan monitoring, sistem pemantauan dan informasi. Hal ini perlu ditelusuri, disimak dan diantisipasi, termasuk patut mengetahui hal hal yang menjadi kendala pelaksanaan pembangunan di lapangan yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan. Buku ini dilengkapi dengan Studi Kasus Kinerja Keuangan Daerah, contoh contoh pengganggaraan APBD , yakni : Analisis Apbd Kota; Analisis Penyusunan; Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan; Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Kota dan Propinsi.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Sulawesi Selatan |
| Depositing User: | Dr Idris Patarai |
| Date Deposited: | 02 Mar 2021 02:50 |
| Last Modified: | 29 Mar 2021 02:16 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5855 |
Available Versions of this Item
- Kinerja Keuangan Daerah. (deposited 02 Mar 2021 02:50) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |
