Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan

Patarai, Dr. H. Muhammad Idris (2020) Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan. -, 1 (-). DE LA MACCA, Makassar. ISBN 978-602-263-179-8

Preview	Text KEBIJAKAN PUBLIK DAERAH.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text Hasil Peer Review Buku Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan.pdf Download (959kB) | Preview

Abstract

Tahun 2019 saya mengajar Kebijakan Publik di 4 (empat) kelas: A, B, C, dan D, bagi Praja IPDN-Regional Sulawesi Selatan. Sebagaimana biasanya, pada ujian akhir semester saya menguji dan mengambil nilai praja dengan model take home. Model ini sebenarnya tidak lazim bagi rekan rekan dosen, juga tidak dianjurkan. Bahkan sekali pernah, saya mengikuti pengarahan dekan, diantaranya menyinggung dan menyarankan secara tidak langsung untuk tidak menggunakan take home dengan kalimat terselip di dalam pengarahan yang spontan keluar diantaranya •: .. yang take home itu dosen malas bikin soal': Prinsipnya "jangan take homelah': itu dipahami segenap peserta rapat yang diantaranya teman teman dosen dan staf bagian akademik. Sebagian diantara mereka melirik saya ketika Pak Dekan menyoroti soal ini. Saya merasa risih juga, mau klarisifikasi nanti dianggap membantah pimpinan, mau membela diri nanti memojokkan pimpinan, maka diam saja, biar aman. Namun pengarahan itu tidak merubah prilaku saya menilai praja. Ketika menyampaikan ke akademik "Pak saya take home yah semester ini .. !': dia menatap saya bingung antara yah dan tidak. Saya hanyakomitmen dengan praja buatlah makalah mengenai daerahmu masing masing tentang apa yang telah dilakukan pemerintah di sana, semacam best practisis-lah . Ini tugas akhir dan bapa jadikan ujian model take home. Pada saat ujian, tinggal tanda tangan berita acara ujian dan serahkan tugas masing masing. Praja spontan siaap pak Ada catatan yang berikan kepada praja, jika tiba tiba ujian model take home itu tidak diperkenankan, dilarang, maka masuklah kelas dan tulis tangan kesimpulan dari tugas masing masing. Penyerahan tugas langsung ke bapa' setelah selesai ujian. Selesai ! Tahun 2020, ketika dosen ditugaskan melakukan penelitian mandiri, bertepatan dengan covid-19, orang orang pada dirumahkan dan kepada dosen diberlakukan WfH. Penelitian apa yang bisa dilakukan dengan keadaan mencekam seperti itu, yang ada berita kematian terpapar corona, para tenaga medis, dokter bergelimpangan menjadi puluhan-ratusan, menakutkan; bahkan takut sakit, takut disangka corona yang perlakuannya disisihkan, dijauhi dan diwaspadai. Dari situ, terinspirasi melakukan penelitian “studi kepustakaan”, saya pilah pilah dokumen, buku buku sambil mencari inspirasi. Saya menemukan setumpuk dokumen yang terbundel tidak rapi, terikat tali rapiah, selesai dinilai tahun lalu dengan daftar nilai masih terselip. Saya buka dan baca satu persatu, tiba tiba saya teringat, bahwa studi kepustakaan meneliti dengan dua sumber data, pertama dokumen yang akan disorot, namanya data primer; kedua buku buku teori sebagai alat analisis, data skunder.Maka jadilah penelitian ini dengan menggunakan makalah takehomepraja sebagai data primer.Kebetulan partner saya, Ibrahim Tasbih menyetujui maka kami garaplah penelitian ini dengan judul semula Kebijakan Publik Daerah, Dimensi dan Posisinya, dalam perkembangannya saat proses penelitian berlangsung terinspirasi untuk menambahkan Desentralisasi Kebijakan. Alasannya sederhana, tidaklah mungkin ada kebijakan publik daerah tanpa desentralisasi, maka jadilah judul sekarang ini“Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan”. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh praja IPDN yang mengambil mata kuliah Kebijakan Publik 2019, antara lain: 1. Achnan Sanjaya, meneliti Pengelolaan Sampah Di Soppeng 2. Aleksander Luis Nasario Bupu, meneliti kegiatan pengrajin Kain Tenun Ngada di Ngada 3. Arif Fikri Fauzan, meneliti Pengelolaan Sampah di Rejang Lebong 4. I Wayan Agus Mahardika, meneliti pengelolaan sampah Badung 5. Belliandra Aqif Fawwaz Rizqullah, meneliti kegiatan penanganan Anak Jalanan di Bengkulu 6. Hasminanda Yuniasari, meneliti aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lumajang. 7. Nur Rahmat Fajeri, meneliti penanganan Pedagang Kaki Lima di Semarang 8. Widya Binugraheny, meneliti pengelolaan Tata Ruang di Ternate 9. Yulia Dwi Khurniawan, meneliti aktivitas Surabaya Single Window (Ssw). 10. Revin Marthin Junior Gultom, meneliti kebijakan penge lolaan Transportasi di Daerah Khusus Ibukota (DKI). 11. Nabilah Natasya Syafarina meneliti Smart City Kota Bandung. 12. Yudith Aldila Asokawati meneliti Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Balikpapan. 13. Gama Persada Ginting Munte (Kontributor) 14. Andi Heriawan Kube (Kontributor) 15. Alzabayanco (Kontributor) Kami berkesimpulan bahwa penelitian ini dilakukan bersama sama dengan mereka dan selanjutnya saya izin kepada partner sekaligus senior saya di IPDN untuk mengangkat penelitian ini dan menulisnya sebagai buku literatur, terimakasih.

Item Type:	Book
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Sulawesi Selatan
Depositing User:	Dr Idris Patarai
Date Deposited:	02 Mar 2021 02:49
Last Modified:	29 Mar 2021 02:12
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5847

Available Versions of this Item

• Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan. (deposited 02 Mar 2021 02:49) [Currently Displayed]
  • Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan. (deposited 12 Aug 2021 05:12)

Actions (login required)

View Item