IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG BERBASIS KERJASAMA DAERAH DI DKI JAKARTA DAN JAWA TENGAH

prof. ngadisah, ngadisah and eko budi santoso, eko and selvia Junita praja, selvia IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG BERBASIS KERJASAMA DAERAH DI DKI JAKARTA DAN JAWA TENGAH. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG BERBASIS KERJASAMA DAERAH DI DKI JAKARTA DAN JAWA TENGAH.

	Text COVER.docx Download (18kB)
	Text ABSTRAK DAN DAFTAR ISI.docx Download (19kB)
	Text proposal ngadisah.docx Download (59kB)

Abstract

ABSTRAK Pengaturan tata ruang berbasis kerjasama antar daerah merupakan hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan karena dalam era otonomi daerah sekaranng muncul kecenderungan ego kedaerahan sehingga pemecahan masalah yang berkaitan dengan tata ruang menjadi semakin sulit. Dengan adanya kerjasama antar daerah diharapkan sikap masing-masing daerah dapat melunak dan mampu melaksanakan pembangunan secara harmonis dan sinergis. Sinergitas merupakan prasyarat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Atas dasar fenomena tersebut, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Mengapa pengaturan penataan ruang yang bersifat sinergis sulit dilaksanakan di daerah? 2. Apakah dari beberapa daerah yang sudah melaksanakan kerjasama antardaerah memasukkan aspek pengaturan tata ruang didalamnya? 3. Kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memperlancar proses pengaturan tata ruang yang berbasis kerjasama antar daerah di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas sangat berguna dalam rangka mengimplementasikan undang-undang Tata ruang yang ada, sekaligus mengkaji kelemahan-kelemahannya, sehingga memperoleh masukan untuk penyimpanan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Manfaat lain kajian ini adalah untuk menyinergikan perencanaan pembangunan daerah, yang dalam hal otonomi daerah terkendala oleh egoisme daerah yang lebih mengutamakan kepentingan daerah otonomi masing-masing. Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada aspek sosio legal. Yang berarti menggabungkan kajian yang bersifat pengalaman (empirik) dengan legal formal. Teknik pegumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumen, sedangkan teknik analisis dengan menggunakan diskusi dalam tim focus group discussion. Subtansi bahasan (analisis) mencangkup aspek filosofis, empirik dan legal formal. Lokasi penelitian adalah pada daerah-daerah yang sudah melakukan kerjasama antar daerah, namun karena terbatasnya anggaran, hanya diambil sampel pada 2 provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Pengkajian akan berlangsung selama 6 bulan (Juni s/d November 2015).

Item Type:	Article
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Depositing User:	Selvia Junita Praja
Date Deposited:	02 Sep 2020 01:28
Last Modified:	02 Sep 2020 01:28
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5625

Actions (login required)

View Item