Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur

Ariatama, Rhevangga (2019) Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.doc Download (136kB)

Abstract

ABSTRAK Pedagang Kaki Lima adalah usaha pada sektor informal dalam bentuk berdagang yang terkadang sekaligus sebagai produsen. Pedagang Kaki Lima dalam kegiatannya sering menimbulkan masalah terkait keteraturan tata kota dan kebersihan di wilayah Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima agar menjadi tertib. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Blitar, faktor-faktor penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar, serta dampak dari kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar. Desain penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara, dokumentasi, arsip-arsip, literatur dan buku yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan triangulasi. Teknik analisis data yang dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima sudah berjalan dengan baik pada indikator Komunikasi, Sumberdaya dan Disposisi. Untuk indikator Struktur Birokrat masih perlu ditingkatkan lagi. Faktor penghambat berasal dari internal dan juga eksternal. Hambatan dari internal adalah kurangnya koordinasi antar organisasi pemerintahan daerah, hambatan eksternal muncul dari Pedagang Kaki Lima yang melakukan perlawanan dalam bentuk protes. Dampak dari kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar adalah membuat Kota Blitar terlihat lebih indah dan tertata rapi. Saran dari penulis adalah penggunakan Handie Talkie kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk koordinasi dan penyampaian informasi dengan cepat, membuat satu regu gabungan yang memiliki tugas khusus untuk memberikan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima, serta pemberian kartu tanda pengenal khusus berbasis elektronik kepada Pedagang Kaki Lima sebagai bukti bahwa Pedagang Kaki Lima tersebut memiliki izin berusaha. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penertiban Pedagang Kaki Lima

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kelas F7 Politik Pemerintahan
Date Deposited:	19 Jul 2019 03:23
Last Modified:	19 Jul 2019 03:23
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/4130

Actions (login required)

View Item