IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 436 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (STUDI PADA KECAMATAN KIARACONDONG DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT)

Risdiyanto, Dian (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 436 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (STUDI PADA KECAMATAN KIARACONDONG DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT). Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text ringkasan bismillah 1.docx Download (31kB)

Abstract

Judul laporan akhir ini adalah “Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi Pada Kecamatan Kiaracondong di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)”. Penulis tertarik mengambil judul tersebut dikarenakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan sebuah inovasi dari Pemerintah Kota Bandung yang memberikan manfaat yang besar dan juga membuat masyarakat lebih pro aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menyeleisaikan permasalahan-permasalahan sendiri. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PIPPK di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Kiaracondong. Disamping itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam implentasi PIPPK dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah menyeleksi data, klasifikasi data dan verifikasi data. Sumber data digunakan place, person, dan paper. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Sejauh ini pelaksanaan Program PIPPK di Kota Bandung sudah cukup baik, tetapi masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif. Kendala yang dihadapi adalah petugas pelaksana PIPPK yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kapabilitas bagaimana memahami standar dan syarat-syarat untuk melaksanakan program PIPPK dan prosedur PIPPK masih adanya kekurangan dan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengajukan saran antara lain: mengadakan konsolidasi sesama aparat kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar paham dengan adanya program PIPPK. Kata Kunci : Implementasi, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kelas F5 Politik Pemerintahan
Date Deposited:	12 Jul 2019 07:52
Last Modified:	12 Jul 2019 07:52
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/3786

Actions (login required)

View Item