Wafa, Muhammad Ali and Aser, Florianus (2026) KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PEMENUHAN HAK KEPENDUDUKAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
Salinan 33.0785_Muhammad Ali Wafa_KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PEMENUHAN HAK KEPENDUDUKAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN .pdf Download (365kB) |
Abstract
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pemenuhan hak kependudukan bagi masyarakat miskin masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Di Kota Banjarmasin, sekitar 172.480 jiwa tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1–4, namun banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Kurangnya koordinasi antarinstansi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial mengakibatkan kemiskinan administratif, di mana individu yang berhak tidak dapat menerima bantuan sosial karena tidak memiliki NIK yang valid. Kajian yang secara khusus meneliti kolaborasi kedua instansi ini dalam konteks kemiskinan administratif di Kota Banjarmasin masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi pemerintahan dalam pemenuhan hak kependudukan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap 12 informan, observasi langsung, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008) yang mencakup lima dimensi: Starting Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, Collaborative Process, dan Outcomes. Hasil/Temuan: Kolaborasi diformalkan melalui Perwali Nomor 79 Tahun 2022 dan PKS Tahun 2024 (Nomor 400.12/09- PKS/DISDUKCAPIL/2024). Disdukcapil memvalidasi NIK melalui SIAK; Dinas Sosial memverifikasi DTKS. Kepemimpinan fasilitatif kuat dengan keterlibatan langsung Walikota. Proses kolaboratif berjalan melalui rapat triwulanan dan koordinasi informal via WhatsApp. Hasil berupa peningkatan kepemilikan dokumen dan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Hambatan utama adalah sinkronisasi data SIAK–DTKS yang belum real- time dan keterbatasan anggaran khusus. Kesimpulan: Kolaborasi pemerintahan di Kota Banjarmasin telah berjalan dengan baik. Disarankan agar integrasi data SIAK–DTKS secara real-time dipercepat dan anggaran khusus program kolaborasi direalisasikan sebelum 2026. Kata kunci: Collaborative Governance; Hak Kependudukan; Masyarakat Miskin; Kota Banjarmasin
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | eschi gloria |
| Date Deposited: | 17 Nov 2026 14:39 |
| Last Modified: | 17 Nov 2026 14:39 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27483 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


