Ajeng, Ulfa Tenri and Prasetyo, Kukuh Fadli (2026) PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
ULFA TENRI AJENG_33.0987_PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KEN.pdf Download (348kB) |
Abstract
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap: ): Maraknya urbanisasi di Kota Kendari mendorong peningkatan pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga menimbulkan tantangan dalam pengendalian tata ruang. Meskipun pengawasan telah dilaksanakan oleh Satpol PP, pelanggaran masih terus ditemukan, dan kajian mendalam mengenai efektivitas pengawasan PBG di Kota Kendari masih terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan terhadap pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Trantibumlinmas, anggota Satpol PP, pemilik bangunan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui empat dimensi pengawasan menurut Robbins dan Coulter, yaitu penetapan standar, pengukuran hasil, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif dan preventif. Pengawasan telah berjalan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku, namun belum optimal. Masih ditemukan pelanggaran berupa pembangunan tanpa PBG, pelanggaran GSB, dan ketidaksesuaian dengan RTRW. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, luas wilayah pengawasan, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan PBG. Kesimpulan: Pengawasan terhadap pelanggaran PBG oleh Satpol PP Kota Kendari telah berjalan sesuai prosedur namun belum optimal. Diperlukan penguatan pengawasan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan terhadap ketentuan PBG dan terwujudnya ketertiban pembangunan di Kota Kendari. Kata kunci: Ketertiban Umum, PBG, Pengawasan, Satpol PP
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun |
| Date Deposited: | 17 Nov 2026 08:38 |
| Last Modified: | 17 Nov 2026 08:38 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27432 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


