PENEGAKAN BANGUNAN LIAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN JATINEGARA

Avrilia, Jessica and Rahman Abdul, Abdul (2026) PENEGAKAN BANGUNAN LIAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN JATINEGARA. Diploma thesis, IPDN.

[thumbnail of JESSICA AVRILIA_33.0356_PENEGAKAN BANGUNAN LIAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKART.pdf] Text
JESSICA AVRILIA_33.0356_PENEGAKAN BANGUNAN LIAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKART.pdf

Download (323kB)

Abstract

Permasalahan: Meskipun Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah menjadi dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pelanggaran tata ruang berupa bangunan liar masih ditemukan di Kecamatan Jatinegara. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kesesuaian penggunaan lahan, efektivitas implementasi tata ruang, dan penerapan sanksi administratif di berbagai daerah. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 dengan pendekatan kuantitatif masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi langsung. Analisis data dilakukan menggunakan Model Rasch untuk mengukur validitas, reliabilitas, serta kualitas instrumen penelitian dan mengidentifikasi tantangan serta faktor pendukung dalam penegakan bangunan liar. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara terdapat pada aspek kejelasan isi kebijakan, konsistensi penerapan sanksi, dan kebiasaan sosial masyarakat yang mendukung atau menghambat proses penertiban. Analisis Model Rasch menunjukkan bahwa indikator yang berkaitan dengan kejelasan kebijakan dan konsistensi sanksi merupakan aspek yang paling sulit dipenuhi dalam proses penegakan. Di sisi lain, faktor pendukung yang paling dominan meliputi keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kebijakan, konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta ketegasan dan keteladanan aparat dalam menjaga transparansi dan keadilan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara telah didukung oleh keterbukaan informasi, konsistensi prosedur, serta ketegasan aparat, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kejelasan kebijakan, konsistensi sanksi, dan kebiasaan sosial masyarakat. Kata kunci: Bangunan Liar; Penegakan Hukum; Rencana Tata Ruang Wilayah; Satpol PP.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User: S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun
Date Deposited: 17 Nov 2026 08:10
Last Modified: 17 Nov 2026 08:10
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27416

Actions (login required)

View Item View Item