PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) PADA LAYANAN PEMBAYARAN PBB-P2 DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alifkah, M. Haerul and Rudianto, Helianus (2026) PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) PADA LAYANAN PEMBAYARAN PBB-P2 DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. Diploma thesis, institut pemerintahan dalam negeri.

Text 33.0927_M. HAERUL ALIFKAH_PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) PADA LAYANAN PEMBAYARAN PBB-P2 DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.pdf Download (422kB)

Abstract

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan masih mengalami fluktuasi dan ketimpangan capaian antara wilayah perkotaan dan perdesaan meskipun sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) telah diterapkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-government melalui ETPD pada layanan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk menganalisis penerapan e-government melalui ETPD, penelitian ini menggunakan teori Elemen Sukses Penerapan E government dari Harvard JFK School dalam Indrajit (2016) yang mencakup tiga elemen utama yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen berada pada rating 4 dari skala 5 yang berarti penerapan ETPD telah terpenuhi namun belum optimal. Pada elemen Support, tiga indikator telah terpenuhi penuh namun kemampuan sosialisasi masih belum optimal dengan akun Instagram @bapendapangkep yang hanya memiliki 273 pengikut dan interaksi hanya 209 kali dalam 90 hari. Pada elemen Capacity, kompetensi aparatur sudah baik dibuktikan dengan TP2DD masuk 10 besar se-Sulawesi Selatan tahun 2025, namun anggaran khusus ETPD perpajakan belum tersedia dan infrastruktur jaringan di wilayah kepulauan masih berada pada jaringan 2G. Pada elemen Value, manfaat sudah dirasakan nyata oleh masyarakat dan pemerintah namun belum merata ke seluruh wilayah terpencil. Kesimpulan: Penerapan ETPD pada layanan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Disarankan untuk memperluas platform media sosial, mengalokasikan anggaran khusus ETPD, dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil. Kata kunci: E-government, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, PBB-P2

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Fakaultas Manajemen Pemerintahan
Date Deposited:	25 Jun 2026 13:55
Last Modified:	25 Jun 2026 13:55
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/26872

Actions (login required)

View Item