PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA Studi Pemekaran Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Simangunsong, Fernandes (2016) PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA Studi Pemekaran Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. In: SEMINAR NASIONAL II FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS, 28-29 SEPTEMBER 2016, PADANG.

Preview

Text PROSEDING PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK.pdf Download (328kB) | Preview

Abstract

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan dasar dalam melakukan pemekaran wilayah kecamatan di Indonesia harus melihat jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan tidak lupa pula harus telah memenuhi usia minimal penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Untuk persyaratan teknis, wajib bagi pemerintah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti bagi setiap pelaksanaan pemekaran kecamatan. Dan syarat kunci terakhir untuk suksesnya pemekaran kecamatan adalah terpenuhinya persyaratan administratif berupa kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk. Dalam penelitian ini, hanya mengkaji dan menganalisis persyaratan administrasi dan persyaratan teknis saja, karena kedua persyaratan ini dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini bersifat sampel jenuh, dimana akan dianalisis semua kekuatan potensi wilayah di Kota Bogor baik potensi desa/kelurahan maupun potensi wilayah kecamatan, dengan alasan agar pelaksanaan pemekaran nantinya yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat Indonesia, tidak akan mengakibatkan terganggungnya perkembangan wilayah baik kecamatan induk maupun kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran. Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User:	S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun
Date Deposited:	06 Feb 2019 04:35
Last Modified:	06 Feb 2019 04:37
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2523

Actions (login required)

View Item