IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ansek, Sonar Dominggus and Wulandari, Serly (2025) IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA. Diploma thesis, Institut pemerintahan dalam negeri.

Text reposetory sonar d ansek_32.1083_b-1.pdf Download (454kB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan: Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayawijaya, menjadi salah satu penyebab minimnya dari jumlah penduduk yang telah mengaktifkan IKD meskipun perekaman e-KTP telah dilakukan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1987) yang terdiri dari enam dimensi utama yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Skarakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan. Informan penelitian dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, informan utama yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program, seperti Kepala Dinas Dukcapil Jayawijaya, Sekretaris, dan para Kepala Bidang terkait. Mereka memberikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan, strategi, dan tantangan IKD. Kedua, informan pendukung terdiri dari operator layanan, staf pengaduan dan evaluasi, serta masyarakat pengguna, yang menyumbang perspektif teknis dan respons publik. Hasil/Temuan: Hail penelitian menunjukkan bahwa ditemukan rendahnya aktivasi aplikasi IKD yakni hanya 250 dari 75.712 penduduk wajib KTP. Meski sumber daya dinilai cukup, pelaksanaan masih terhambat oleh akses internet yang belum merata di wilayah distri-distrik, rendahnya kompetensi digital agen pelaksana, dan minimnya pelatihan. komunikasi antar lembaga dan antara pusat-daerah masih satu arah dan kurang intensif. Literasi digital masyarakat juga masih rendah. Sikap pelaksana tergolong positif, namun belum ditunjang pemahaman teknis dan sistem insentif. Hambatan utama meliputi infrastruktur teknologi dan akses digital yang terbatas, rendahnya literasi digital, kekurangan SDM, kendala sosial-budaya lokal, serta kondisi geografis dan transportasi yang sulit. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayawijaya belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya angka aktivasi IKD, yaitu hanya 250 penduduk dari total 75.712 wajib KTP yang telah mengaktifkan layanan tersebut. Meskipun kebijakan telah dilaksanakan dengan dukungan sumber daya dasar yang memadai, implementasinya mengalami sejumlah hambatan signifikan. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, pelayanan publik, administrasi kependudukan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	15 Jul 2025 07:04
Last Modified:	15 Jul 2025 07:04
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/25070

Actions (login required)

View Item