Panjaitan, Christian and Wiredarme, Wiredarme (2025) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI BEGAL DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![]() |
Text
32.0063 christian lincius panjaitan new.pdf Download (603kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The increasing number of mugging and motorcycle gang cases in Medan City, North Sumatra Province, has raised widespread public concern. Although the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has the mandate to maintain public order and community peace, there has been a lack of specific studies that examine its role in addressing street crimes such as mugging—an issue that is becoming increasingly critical in urban areas. This creates a research gap in understanding the effectiveness of local government institutions in the realm of non-judicial public security.. Purpose: This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Sumatra Province in addressing the rise of criminal mugging activities in Medan City. Method: This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Primary data were obtained through in-depth interviews and direct field observations, while secondary data were collected from documentation and relevant written sources. Informants were drawn from internal members of the Satpol PP of North Sumatra Province. Result: The results of the study indicate that in the Norms dimension, members of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) demonstrate a high level of responsibility in carrying out their duties, particularly during night patrols, as well as readiness to act swiftly and coordinate with other institutions. In the Individual Activity dimension, it was found that Satpol PP members are granted authority and responsibility for their assigned duties based on North Sumatra Governor Regulation No. 31 of 2017 concerning the Duties, Functions, Job Descriptions, and Work Procedures of the North Sumatra Provincial Civil Service Police Unit. Lastly, in the Individual Behavior dimension, it was discovered that Satpol PP has formed an anti-mugging team trained by the military (TNI), equipped with necessary gear, and actively conducts patrols in crime-prone areas. Conclusion: The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Sumatra Province has actively and systematically carried out its role in addressing mugging cases in Medan City. However, there are still obstacles, such as the public's lack of understanding of Satpol PP's functions and limited field equipment. Institutional capacity building and public education are needed to enhance the effectiveness of Satpol PP’s role in maintaining public order and safety. Keywords: Role of Civil Service Police Unit; Public Order and Community Peace; Mugging ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya kasus begal dan geng motor di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah menimbulkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Meskipun Satpol PP memiliki mandat untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sejauh ini belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti peran Satpol PP dalam penanggulangan kejahatan jalanan seperti begal, yang notabene menjadi isu krusial di wilayah urban. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian dalam memahami efektivitas peran kelembagaan daerah dalam aspek keamanan non-yustisial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dalam upaya mengatasi tindak kriminal begal yang marak terjadi di Kota Medan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan sumber tertulis lain. Informan berasal dari unsur internal Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Norma-Norma ditemukan anggota Satpol PP memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas, terutama dalam patroli malam, serta adanya kesiapan dalam bertindak cepat serta koordinasi antar lembaga. Pada dimensi Aktivitas Individu ditemukan bahwa anggota Satpol PP diberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan berdasrkan peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada dimensi terakhir yakni Perilaku Individu ditemukan bahwa Satpol PP telah membentuk tim anti begal yang mendapat pelatihan dari TNI yang dilengkapi dengan perlengkapan yang aktif melakukan patrol di titik titik rawan kejahatan. Kesimpulan: Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan perannya secara aktif dan terstruktur dalam mengatasi kasus begal di Kota Medan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Satpol PP dan keterbatasan perlengkapan lapangan. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta edukasi publik untuk memperkuat efektivitas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kata kunci: Peran Satuan Polisi Pamong Praja;Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Begal
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
Date Deposited: | 26 Jun 2025 05:35 |
Last Modified: | 26 Jun 2025 05:35 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/25054 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |