KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KABUPATEN MINAHASA SULAWESI UTARA

Doringin, Nathan Stefan and Syahrir, Syahrir (2025) KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KABUPATEN MINAHASA SULAWESI UTARA. Other thesis, IPDN.

Text REVISI 1 REPOSITORY NATHAN SULUT.pdf Download (373kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The performance of local government agencies, particularly in personnel administration services, faces significant challenges stemming from internal limitations. In Kabupaten Minahasa, the Human Resources and Civil Service Agency (BKD) encounters these issues, including limited human resource competency, inadequate infrastructure, a personnel administration system that is not fully digitally integrated, frequent regulatory changes, and varying levels of understanding among Civil Servants (ASN) regarding new regulations. These factors collectively contribute to a suboptimal performance, specifically impacting the timeliness, productivity, and effectiveness of administrative tasks. Despite extensive research on general public sector performance, human resource management, and e-government impacts, there remains a significant gap in comprehensive, context-specific analysis that holistically examines the interplay of these multiple inhibiting factors within a regional BKD. Purpose: This study aims to analyze the performance of the Human Resources and Civil Service Agency (BKD) of Kabupaten Minahasa in personnel administration services. Specifically, it seeks to identify the inhibiting factors and evaluate the efforts undertaken by BKD to improve the quality of these services. Method: This research employs a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The data obtained were analyzed using the interactive model by Miles & Huberman, involving data condensation, data display, and drawing/verifying conclusions. Result: The findings indicate that the performance of BKD Kabupaten Minahasa in personnel administration services is not yet optimal. Key inhibiting factors identified include inconsistencies in human resource competency, insufficient support from existing infrastructure, an administration system that still largely relies on manual processes and lacks full digital integration, challenges in adapting to frequent regulatory changes, and a varied level of understanding among ASNs. Although BKD has implemented efforts such as human resource restructuring, optimization of facilities, and routine socialization of new regulations, these efforts require further enhancement, particularly in their methodology and reach, to significantly improve overall performance. Conclusion: The performance of BKD Kabupaten Minahasa in personnel administration services remains suboptimal due to multifaceted internal challenges. Addressing these issues requires continuous evaluation of human resource placement, strategic optimization of infrastructure utilization, accelerated digital integration of administrative systems, more effective dissemination and internalization of regulatory changes, and enhanced interactive training to foster a deeper understanding among ASNs. Effective implementation of these improvements can significantly boost the quality and efficiency of BKD's services. Keywords: BKD, Service Performance, Personnel Administration ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja lembaga pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan administrasi kepegawaian, dihadapkan pada tantangan signifikan yang bersumber dari keterbatasan internal. Di Kabupaten Minahasa, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menghadapi isu-isu seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, sistem administrasi kepegawaian yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta variasi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap aturan-aturan baru. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada kinerja yang belum optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu, produktivitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kinerja sektor publik secara umum, manajemen sumber daya manusia, dan dampak e-government, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam analisis komprehensif dan kontekstual yang secara holistik meneliti interaksi berbagai faktor penghambat ini dalam satu entitas BKD di daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKD Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal. Faktor-faktor penghambat utama yang teridentifikasi meliputi inkonsistensi kompetensi sumber daya manusia, dukungan infrastruktur yang belum memadai, sistem administrasi yang masih banyak bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital, tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang sering, dan variasi tingkat pemahaman ASN. Meskipun BKD telah melakukan berbagai upaya seperti penataan SDM, optimalisasi pemanfaatan sarana, dan sosialisasi rutin aturan baru, upaya-upaya ini masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam metodologi dan jangkauannya, untuk secara signifikan memperbaiki kinerja keseluruhan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan dan pelayanan administrasi kepegawaian di BKD Kabupaten Minahasa masih belum optimal akibat berbagai tantangan internal yang kompleks dan multifaset. Untuk mencapai peningkatan kinerja, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap penempatan sumber daya manusia, optimalisasi strategis pemanfaatan sarana dan prasarana, percepatan integrasi digital sistem administrasi, diseminasi dan internalisasi perubahan regulasi yang lebih efektif, serta pelatihan interaktif yang lebih intensif untuk memperdalam pemahaman ASN. Penerapan perbaikan ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan BKD. Kata Kunci: BKD, Kinerja Pelayanan, Administrasi Kepegawaian

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Faculty of Goverment Management > Local Government Administration
Depositing User:	Administrasi Pemerintahan Daerah FMP
Date Deposited:	24 Jun 2025 06:18
Last Modified:	24 Jun 2025 06:18
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24969

Actions (login required)

View Item