Haikal, Fikri and Wutoy, Drs. Maichel (2025) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
![]() |
Text
32.0188_FIKRI HAIKAL_REPOSITORY.pdf Download (476kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): Although Tanjung Jabung Timur Regency was recorded as one of the areas with a low level of election violations in the 2019 Election, in reality, administrative violations were still found in the 2024 Election, especially in Dendang and Berbak Districts. These violations are related to campaigns without a Notification Receipt Letter (STTP), which should have been submitted to Bawaslu. Purpose: This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Body in handling election violations in 2024 in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province. Method: This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include semi-structured interviews and documentation. Three informants from Bawaslu were selected purposively due to their direct experience, understanding, or involvement in the election violations under study, while two additional informants were selected using the snowball technique. The use of these informants aims to obtain in-depth and contextual data. By exploring the perspectives of the informants, the researcher can capture the social reality more holistically and describe the phenomenon in detail, in line with the objectives of the descriptive qualitative approach. Results: Bawaslu Tanjung Jabung Timur Regency actively plays its role in handling administrative violations of the 2024 Election, especially during the campaign stage in Dendang and Berbak Districts. As a facilitator, Bawaslu provides reporting facilities and conducts socialization to the public. As a regulator, Bawaslu provides recommendations and sanctions according to the rules. As a catalyst, Bawaslu collaborates with various parties to strengthen supervision. Violations that occur are generally caused by a lack of understanding of election participants regarding campaign rules. In general, the role of Bawaslu is considered quite effective, although it still needs strengthening in terms of prevention. Conclusion: Bawaslu of East Tanjung Jabung Regency has actively carried out its role in handling administrative violations, especially at the campaign stage in Dendang District and Berbak District. Although administrative violations were still found, Bawaslu has made efforts to prevent and take action according to regulations. The effectiveness of supervision can continue to be improved through ongoing education and strengthening synergy between stakeholders. Keywords: Bawaslu, Election Violations, 2024 Election ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu yang rendah pada Pemilu 2019, kenyataannya pada Pemilu 2024 masih ditemukan pelanggaran administratif, khususnya di Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak. Pelanggaran ini berkaitan dengan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), yang seharusnya disampaikan kepada Bawaslu. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif sejumlah tiga orang dari pihak Bawaslu karena mereka memiliki pengalaman langsung, pemahaman, atau keterlibatan dalam permasalahan pelanggaran pemilu yang menjadi fokus penelitian, sedangkan dua orang lainnya dipilih secara teknik snowball. Penggunaan informan atau responden dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Dengan menggali perspektif informan, peneliti dapat menangkap realitas sosial secara lebih holistik dan menggambarkan fenomena secara rinci sesuai dengan tujuan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil/Temuan : Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalankan perannya secara aktif dalam menangani pelanggaran administratif Pemilu 2024, terutama pada tahap kampanye di Kecamatan Dendang dan Berbak. Sebagai fasilitator, Bawaslu menyediakan sarana pelaporan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai regulator, Bawaslu memberikan rekomendasi dan sanksi sesuai aturan. Sebagai katalisator, Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan. Pelanggaran yang terjadi umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap aturan kampanye. Secara umum, peran Bawaslu dinilai cukup efektif, meskipun masih perlu penguatan dalam aspek pencegahan. Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan perannya secara aktif dalam menangani pelanggaran administratif, khususnya pada tahap kampanye di Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak. Meskipun masih ditemukan pelanggaran administratif, Bawaslu telah berupaya melakukan pencegahan dan penindakan sesuai peraturan. Efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Kata kunci: Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Pemilu 2024
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
Date Deposited: | 10 Jul 2025 07:12 |
Last Modified: | 10 Jul 2025 07:12 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24915 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |