Ramiza, Muhammad Shidqi and Dananjaya, Gede Bhayu (2025) PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
32.0197_Muhammad Shidqi Ramiza_Repository.pdf Download (804kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): This study focuses on the issue of advertising regulation enforcement in the city of Jambi involving the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja), where advertisements that do not comply with local regulations lead to disturbances in the city's aesthetics, a decline in local revenue, and unnecessary costs for dismantling. Purpose: The objective of this research is to analyze the management of advertising enforcement conducted by the Civil Service Police Unit in Jambi. Method: This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach to explore the enforcement of advertising regulation in the city of Jambi. Data collection techniques include in-depth interviews with 10 informants, comprising officials from the Civil Service Police Unit and affected community members, field observations, and document analysis. The collected data is then analyzed using Moeljatno's (2009) theory of regulation enforcement, which encompasses three main dimensions: rules, enforcement methods, and the implementation of sanctions. This inductive approach aims to gain a deeper understanding of the implementation of regulatory theory in the context of advertisements in Jambi, thereby formulating more effective strategies to enhance the enforcement performance of the Civil Service Police Unit. The research was conducted from January 6 to 25, 2025. Result: The research results indicate that the management of advertising enforcement in Jambi has been carried out effectively, but still faces several challenges. The regulations in place are clear, governing permits, locations, and types of advertisements. The enforcement methods include issuing warning letters to violators and dismantling illegal or noncompliant advertisements. Administrative sanctions are imposed through dismantling by either the advertisement owner or a joint team from the Civil Service Police Unit. However, challenges such as limited resources, insufficient monitoring, and suboptimal inter-agency coordination hinder the effectiveness of advertising enforcement in Jambi.Conclusion: Advertising enforcement in Jambi has been implemented well, but improvements are still needed in some areas, such as resource limitations and suboptimal monitoring. To enhance enforcement effectiveness, improvements in facilities, increased awareness of the importance of compliance among advertisement owners, and strengthening inter-agency coordination are necessary. Keywords: Advertising Enforcement, Civil Service Police Unit, Jambi City, Warning Letters, Interagency Coordination ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada permasalahan penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah menimbulkan gangguan estetika kota, penurunan pendapatan daerah, dan pemborosan biaya untuk pembongkaran. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang melibatkan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang terdampak, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Moeljatno (2009), yang mencakup tiga dimensi utama: aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan sanksi. Pendekatan induktif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi teori penertiban dalam konteks reklame di Kota Jambi, sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilaksanakan pada periode 6 hingga 25 Januari 2025. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penertiban reklame di Kota Jambi sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Aturan yang berlaku sudah jelas, dengan peraturan yang mengatur izin, lokasi, dan jenis reklame yang dipasang. Metode penertiban yang diterapkan termasuk pemberian Surat Peringatan kepada pemilik reklame yang melanggar, serta pembongkaran reklame ilegal atau yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif diterapkan dengan pembongkaran yang dilakukan oleh pemilik atau tim terpadu Satpol PP. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengawasan, dan koordinasi yang kurang optimal antarinstansi menghambat efektivitas penertiban reklame di Kota Jambi. Kesimpulan: Penertiban reklame di Kota Jambi telah dilaksanakan dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek, seperti keterbatasan sumber daya dan pengawasan yang kurang optimal. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, diperlukan perbaikan sarana, peningkatan kesadaran pemilik reklame terhadap pentingnya mematuhi peraturan, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Kata kunci: Penertiban Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Jambi, Surat Peringatan, Koordinasi Antarinstansi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 10 Jul 2025 07:13 |
| Last Modified: | 10 Jul 2025 07:13 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24796 |
Actions (login required)
 |
View Item |
