sayuri, gloria and chyntia, indarti (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT. Diploma thesis, ipdn.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
REPOSITORY GLORIA 5.pdf Download (413kB) |
Abstract
BSTRACT Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the suboptimal implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Manokwari Regency in supporting the development planning process. Although the national policy through Permendagri Number 70 of 2019 has been implemented, various obstacles such as limited human resources, technical infrastructure, and coordination between regional devices are still significant obstacles. Previous studies have generally focused on developed areas and have not reviewed the West Papua context in depth. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the SIPD policy in Manokwari Regency by highlighting the organizational process, understanding of policy implementers, and implementation of the system in supporting regional development planning. Method: This study uses a descriptive qualitative method with a post-positivist approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using the Miles, Huberman, and Saldana models, and data validity is tested through triangulation of sources and methods. Results: The results of the study indicate that the organizational aspect is not yet fully solid, the interpretation of policy implementers is still diverse, and the application aspect of the SIPD system faces technical obstacles and weak coordination between OPDs. Despite improvement initiatives such as training and the development of internal SOPs, the implementation of SIPD is still in the development stage. Conclusion: This study concludes that the success of SIPD implementation in Manokwari Regency is highly dependent on institutional strengthening, increasing human resource capacity, and more operational infrastructure and regulatory support. This finding reinforces the importance of a contextual approach in the implementation of information system policies in 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) areas. Keywords: Regional Government Information System (SIPD), Policy Implementation, Development Planning, Manokwari Regency. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Manokwari dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Meskipun kebijakan nasional melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 telah diterapkan, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknis, dan koordinasi antar- perangkat daerah masih menjadi hambatan yang signifikan. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada wilayah maju dan belum banyak mengulas konteks Papua Barat secara mendalam. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SIPD di Kabupaten Manokwari dengan menyoroti proses organisasi, pemahaman pelaksana kebijakan, serta pelaksanaan sistem dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan postpositivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, serta validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi belum sepenuhnya solid, interpretasi pelaksana kebijakan masih beragam, dan aspek aplikasi sistem SIPD menghadapi hambatan teknis serta kelemahan koordinasi antar-OPD. Meskipun terdapat inisiatif perbaikan seperti pelatihan dan penyusunan SOP internal, implementasi SIPD masih berada pada tahap pengembangan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Manokwari sangat bergantung pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan infrastruktur serta regulasi yang lebih operasional. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam implementasi kebijakan sistem informasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Implementasi Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Kabupaten Manokwari.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Depositing User: | Administrasi Pemerintahan Daerah FMP |
| Date Deposited: | 20 Jun 2025 02:07 |
| Last Modified: | 20 Jun 2025 02:07 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24777 |
Actions (login required)
 |
View Item |
