Wiredarme, Wiredarme and Sembiring, Denny (2025) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN DELI SERDANG. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
32.0065_Denny Arihta Sembirng_Repository....pdf Download (301kB) |
Abstract
ABSTRACT Research Gap: A Building Permit (IMB) or Building Approval (PBG) in Deli Serdang Regency is a mandatory requirement before constructing any building, as regulated by Regional Regulation No. 14 of 2006. This regulation aims to maintain spatial order, safety, and environmental feasibility. However, violations remain frequent, as evidenced by the proliferation of illegal buildings in restricted zones such as green areas. The presence of these illegal structures causes social and environmental issues and disrupts the order of urban areas. Therefore, increased supervision, law enforcement, and public education are essential to ensure orderly and sustainable development. Purpose: This study aims to determine the extent to which the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Deli Serdang Regency performs its duties and functions in controlling illegal buildings, as well as to identify the obstacles faced during its implementation. Method: The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and document study. The analysis is based on role theory by Biddle and Thomas. Result: Satpol PP has carried out its role through preventive measures, public outreach, and enforcement actions in the field. According to 2024 data, there were 316 first warning letters (SP I), 259 second warning letters (SP II), 222 third warning letters (SP III), 205 voluntary demolitions, 200 temporary activity suspensions, and 204 forced demolitions. These findings were analyzed using Biddle and Thomas’s role theory, which includes the dimensions of expectations, norms, performance, and evaluation and sanctions. The main obstacles include a shortage of personnel (only 184 out of the ideal 400), inadequate facilities and infrastructure, low public awareness, and limited budget. Efforts made by Satpol PP include inter-agency coordination, personnel training, public outreach involving community leaders, and proposals for increased budget allocation.. Conclusion: The role of Satpol PP in controlling illegal buildings in Deli Serdang Regency has been implemented, but still needs to be improved through more integrative strategies, adequate resources, and a more persuasive approach to the community. Keywords: Illegal Buildings; Civil Service Police Unit (Satpol PP); Role; Deli Serdang Regency; Enforcement ABSTRAK Permasalan (Kesenjangan Penelitian): Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Deli Serdang merupakan syarat wajib sebelum mendirikan bangunan, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2006. Aturan ini bertujuan menjaga keteraturan tata ruang, keselamatan, dan kelayakan lingkungan. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, ditandai dengan maraknya bangunan liar di zona terlarang seperti lahan hijau. Keberadaan bangunan liar menimbulkan dampak sosial dan lingkungan serta mengganggu keteraturan kawasan. Oleh karena itu, pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat perlu ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Satpol PP menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan bangunan liar serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode: Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Serta analisis terhadap teori peran dari Biddle dan Thomas. Hasil/Temuan: Satpol PP telah menjalankan perannya melalui tindakan preventif, sosialisasi, hingga eksekusi di lapangan. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 316 SP I, 259 SP II, 222 SP III, 205 pembongkaran mandiri, 200 penghentian sementara, dan 204 pembongkaran paksa. Temuan ini dianalisis menggunakan teori peran Biddle dan Thomas dengan dimensi harapan, norma, perilaku, serta penilaian dan sanksi. Hambatan utama meliputi kurangnya personel (hanya 184 dari ideal 400), keterbatasan sarana-prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya anggaran. Upaya Satpol PP mencakup koordinasi lintas instansi, pelatihan personel, sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat, dan usulan peningkatan anggaran. Kesimpulan: Bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih integratif, sumber daya yang memadai, dan pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Kata Kunci: Bangunan Liar; Satpol PP; Peran; Kabupaten Deli Serdang; Penertiban
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 10 Jul 2025 05:49 |
| Last Modified: | 10 Jul 2025 05:49 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24760 |
Actions (login required)
 |
View Item |
