Hilmi, M. Khalil and Thahir, Baharuddin (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK DI KABUPATEN ACEH TENGAH. Other thesis, IPDN.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
REVISI 1 REPOSITORY KHALIL ACEH.pdf Download (404kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The low effectiveness of the implementation of the Smoke-Free Area (KTR) and Restricted Smoking Area (KTRb) policies in Central Aceh Regency presents a significant challenge in efforts to protect public health. Although Regional Regulation (Qanun) Number 10 of 2013 provides the legal foundation, its implementation still faces various obstacles, including weak institutional coordination and limited public awareness of the regulations. These issues highlight the need for a collaborative approach in public policy execution. Purpose: This study aims to analyze how the principles of collaborative governance are applied in the implementation of the KTR and KTRb policies in Central Aceh, focusing on patterns of actor interaction, community involvement dynamics, and challenges affecting the effectiveness of the collaboration. Method: This research uses a descriptive qualitative approach to provide an in-depth understanding of the collaboration processes within public health policy. Data were collected through in-depth interviews with ten purposively selected informants, including officials from the Health Office, Civil Service Police Unit (Satpol PP), local religious leaders, NGOs, and public facility managers. Additionally, field observations in several designated KTR locations and document analysis such as the regional regulation, inspection reports, and outreach materials were conducted to strengthen data validity. Result: The study reveals that the collaborative process remains suboptimal, characterized by weak institutional commitment, limited shared understanding of the policy’s substance, and a lack of trust among stakeholders. Although there have been some initial positive outcomes such as an improved national ranking for Central Aceh and more frequent enforcement activities the implementation has not yet resulted in significant behavioral changes among the public. Conclusion: The implementation of KTR and KTRb policies in Central Aceh requires stronger cross-sector collaboration through more open communication, sustained institutional commitment, and active community involvement as partners in monitoring. Improvement efforts should focus on fostering mutual understanding and establishing participatory monitoring systems to ensure that the policy is executed more effectively and sustainably. Keywords: Collaborative Governance, Smoke-Free Area, Community Participation. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTRb) di Kabupaten Aceh Tengah menjadi permasalahan yang signifikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Meskipun Qanun Nomor 10 Tahun 2013 telah ditetapkan sebagai landasan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip collaborative governance diterapkan dalam implementasi kebijakan KTR dan KTRb di Kabupaten Aceh Tengah, dengan menyoroti pola interaksi antar aktor, dinamika pelibatan masyarakat, serta kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami proses kolaborasi dalam kebijakan kesehatan publik secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat Dinas Kesehatan, Satpol PP dan WH, tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola fasilitas umum. Selain itu, observasi lapangan di beberapa lokasi KTR dan analisis dokumentasi terhadap qanun, laporan sidak, serta materi sosialisasi turut dilakukan untuk memperkuat validitas data. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa proses kolaborasi berjalan belum optimal, ditandai dengan lemahnya komitmen lintas instansi, rendahnya pemahaman bersama tentang substansi kebijakan, dan terbatasnya kepercayaan antar aktor. Meski terdapat beberapa hasil awal positif, seperti peningkatan peringkat Aceh Tengah dalam pemeringkatan nasional dan intensifikasi kegiatan pengawasan, pelaksanaan KTR belum menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara signifikan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan KTR dan KTRb di Aceh Tengah membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui komunikasi yang lebih terbuka, komitmen kelembagaan yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada pembentukan pemahaman bersama dan sistem monitoring yang partisipatif agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Kawasan Tanpa Rokok, Partisipasi Masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 19 Jun 2025 06:51 |
| Last Modified: | 19 Jun 2025 06:51 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24692 |
Actions (login required)
 |
View Item |
