TINDAKAN NON YUSTISI DALAM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH SATUN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMTERA BARAT

Syaefullah, Syaefullah and Alfarras, M.Naufal Al (2025) TINDAKAN NON YUSTISI DALAM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH SATUN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMTERA BARAT. Diploma thesis, IPDN.

Text 32.0127_M. Naufal Al Farras_Repository.pdf Download (571kB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): The circulation of alcoholic beverages is a form of social deviance that threatens public order and social values in Padang Panjang City. To address this issue, the local government, through the Civil Service Police Unit (Satpol PP), implements a non-judicial law enforcement strategy, which bypasses formal court processes while remaining legally valid. Purpose: This study aims to identify and describe the non-judicial actions in handling social deviance (Penyakit Masyarakat) carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Padang Panjang City, West Sumatra Province. Methods: This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis is guided by Machmud’s (2011) theory of non-judicial law enforcement, focusing on two key dimensions: preventive actions and administrative-repressive measures. The research involved eight informants, including Satpol PP officials, community leaders, and citizens who had undergone guidance. Data were analyzed inductively through data reduction, presentation, and conclusion drawing. Results/Findings: The findings indicate that preventive strategies, such as regional regulation dissemination and patrols, are relatively effective in raising public awareness, yet are hindered by limited personnel and coverage. Meanwhile, administrative-repressive actions—such as written warnings, confiscations, business closures, and license revocations—have had a deterrent effect, though their long-term impact is constrained by weak post-enforcement monitoring and the absence of a violation tracking database. Coordination with other law enforcement agencies, such as the police and the National Narcotics Agency, is deemed essential but remains suboptimal. Conclusion: The study concludes that while the non-judicial enforcement strategy by Satpol PP has shown effectiveness, it requires strengthening through institutional capacity-building, technological integration, and culturally adaptive, community-based approaches. Keywords: Social deviance, non-judicial enforcement, municipal police, public order, alcohol control, Padang Panjang, local government policy ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peredaran minuman keras merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang mengancam ketertiban umum dan nilai-nilai sosial di Kota Padang Panjang. Pemerintah Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerapkan strategi penegakan hukum non-yustisi guna menanggulangi permasalahan ini, tanpa melalui proses peradilan namun tetap sah secara hukum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Tindakan Non Yustisi Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori penegakan hukum non-yustisi oleh Machmud, S (2011) digunakan sebagai landasan analisis, dengan fokus pada dua dimensi: tindakan preventif dan tindakan represif administratif. Informan penelitian terdiri dari delapan orang, termasuk pejabat Satpol PP, tokoh masyarakat, dan warga yang pernah dibina. Data dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif seperti sosialisasi Perda dan patroli wilayah cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, namun masih menghadapi kendala cakupan wilayah dan sumber daya manusia. Sementara itu, tindakan represif administratif berupa teguran, penyitaan, penyegelan, dan pencabutan izin usaha telah memberikan efek jera, tetapi efektivitasnya terbatas akibat lemahnya pengawasan pascapenindakan dan belum adanya sistem database pelanggaran. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan BNN dinilai penting namun masih belum optimal. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum non-yustisi oleh Satpol PP cukup efektif namun perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Penyakit masyarakat, penegakan non-yustisi, Satpol PP, ketertiban umum, minuman keras, Kota Padang Panjang, kebijakan pemerintah daerah

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	10 Jul 2025 06:13
Last Modified:	10 Jul 2025 06:13
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24678

Actions (login required)

View Item