COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mahasatya, M. Reyhan Akbar and Baidhowah, Adfin Rochmad (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN (2).pdf Download (440kB)

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): Poverty is a multidimensional problem that is still a significant challenge in Indonesia, including in South Sumatra Province, especially in Sako District, Palembang City. The government has implemented various social assistance programs such as Non-Cash Food Assistance (BPNT) and Direct Cash Assistance (BLT) as an effort to reduce poverty rates. However, the inaccuracy of the target and the low proportion of social assistance recipients to the number of poor people are the main challenges in the effectiveness of the program. Purpose: This study aims to analyze the application of collaborative governance in overcoming poverty through social assistance programs in Sako District. Method: The research approach used is qualitative descriptive with the collaborative governance model of Ansell and Gash (2008), which includes four dimensions: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. Result: The results of the study show that the collaboration between the local government, the Social Service, the distributors, and the beneficiary community is not optimal. Despite the increase in the number of aid recipients from year to year, there are still many poor people who do not receive assistance. Some of the inhibiting factors include the mismatch of recipient data, low transparency in data collection, and the lack of maximum involvement of local stakeholders. As a form of improvement, periodic data verification and validation are carried out, as well as the rearrangement of the mechanism for distributing social assistance in accordance with the latest regulations such as the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 150 of 2022. Conclusion: This study recommends the importance of strengthening collaboration between institutions and communities as well as increasing institutional capacity in the management of social assistance to achieve more effective and targeted poverty reduction in Sako District. Keywords: poverty, social assistance, collaborative governance, Sako District, Palembang City Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, ketidaktepatan sasaran dan rendahnya proporsi penerima bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin menjadi tantangan utama dalam efektivitas program tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak penyalur, dan masyarakat penerima manfaat belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun, masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Beberapa faktor penghambat antara lain ketidaksesuaian data penerima, rendahnya transparansi dalam pendataan, dan belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan lokal. Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta penyusunan ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kecamatan Sako. Kata kunci: kemiskinan, bantuan sosial, collaborative governance, Kecamatan Sako, Kota Palembang

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	18 Jun 2025 03:10
Last Modified:	18 Jun 2025 03:51
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24559

Actions (login required)

View Item