IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN GOWA)

Rahman, Muh Fathur and Dione, Frans (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN GOWA). Other thesis, IPDN.

Text REVISI 1 REPOSITORY FATHUR SULSEL.pdf Download (393kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Illegal rock mining activities in various regions of Indonesia have caused significant negative impacts on the environment, social conditions, and local governance. Gowa is one of the regions facing this issue, where the prevalence of illegal mining indicates weak implementation of regulatory and enforcement policies by the local government. The core problem in this study lies in the suboptimal implementation of illegal mining control policies, due to challenges such as weak inter-agency coordination, limited supervisory resources, overlapping regulations, and lack of community participation in reporting and monitoring efforts. These issues have created a significant gap between the formulated regulations and the realities of enforcement in the field. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the policy on illegal rock mining management in Gowa Regency. Method: This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Thematic analysis was applied to explore the interrelationships among actors and policy processes at the local level. Result: The results of this study indicate that the implementation of the illegal mining policy in Gowa Regency has not been optimal. Technical obstacles include limited supervisory personnel and operational infrastructure; social barriers involve low public legal awareness and local conflicts of interest; and institutional challenges consist of weak inter-agency coordination and regulatory discrepancies between central and local governments. Nevertheless, there is potential support through partnerships with law enforcement agencies and community-based monitoring initiatives that can be further developed. Conclusion: The implementation of the illegal rock mining policy in Gowa Regency remains suboptimal due to technical, social, and institutional barriers. Key challenges include limited supervisory personnel, low public legal awareness, local conflicts of interest, weak inter-agency coordination, and regulatory misalignment between central and local governments. Nevertheless, policy effectiveness can still be improved through strengthened regional oversight, regulatory harmonization, active community involvement, and partnerships with law enforcement agencies. Keywords: Illegal mining, Policy implementation, Local government ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aktivitas pertambangan batuan ilegal di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan dampak negatif baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Kabupaten Gowa menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan ini secara signifikan, di mana maraknya tambang ilegal menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan penanganan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya efektivitas implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal akibat kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi yang telah dirumuskan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menelusuri keterkaitan antaraktor dan proses kebijakan di tingkat daerah. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang ilegal di Kabupaten Gowa belum berjalan optimal. Hambatan teknis mencakup keterbatasan personel pengawas dan infrastruktur operasional; hambatan sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta konflik kepentingan lokal; serta hambatan kelembagaan yang mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi dan ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah. Meski demikian, terdapat potensi dukungan melalui kemitraan dengan aparat penegak hukum dan inisiatif pengawasan masyarakat yang dapat dikembangkan ke depan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa belum optimal akibat hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan. Keterbatasan personel pengawas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, konflik kepentingan lokal, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dan ketidaksinkronan regulasi menjadi kendala utama. Meski demikian, efektivitas kebijakan masih dapat ditingkatkan melalui penguatan pengawasan daerah, harmonisasi regulasi, serta pelibatan aktif masyarakat dan kemitraan dengan aparat penegak hukum. Kata Kunci: Pertambangan ilegal, Implementasi kebijakan, Pemerintah daerah,

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	15 Jul 2025 00:05
Last Modified:	15 Jul 2025 00:05
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24554

Actions (login required)

View Item