PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA DI KABUPATEN MAYBRAT

Howay, Daniel Orsen Areca Silvae and Aser, M.Si, Drs. Florianus (2025) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA DI KABUPATEN MAYBRAT. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text 32.1101_Daniel Orsen Howay_Repository.pdf Download (539kB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): The enforcement of public order and community security is a shared responsibility between security forces and community elements, including the Community Protection Unit (Satlinmas). However, in Maybrat Regency, Southwest Papua, the implementation of community policing continues to face significant structural and cultural challenges. The absence of formal Satlinmas structures across villages in 24 districts serves as a concrete indicator of the weak institutionalization of community-based security systems. Purpose: This study aims to examine and describe the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in accelerating the establishment of Village-level Community Protection Units (Satlinmas) in Maybrat Regency. Methods: This study applies the social role theory proposed by Soerjono Soekanto (2002:242), which defines role as the dynamic aspect of social status, reflecting the norms, values, and expectations regarding institutional behavior within a social structure. This theory is relevant for analyzing the involvement of local government institutions, especially Satpol PP, in the formation and reinforcement of Satlinmas as part of the community security system. The research adopts a qualitative approach with a post-positivist paradigm to understand social phenomena within their actual context. Data validity was ensured through triangulation techniques, including in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The study involved nine informants from local government, village administration, and community members. The key informant was the Head of Satpol PP of Maybrat Regency, who holds structural and functional responsibility for public order, peace, and community protection (trantibumlinmas) as mandated by Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Results/Findings: The findings indicate that despite existing policies supporting the reinforcement of Satlinmas, implementation remains weak. This is evidenced by the absence of Satlinmas empowerment programs over the past three years and a rise in security disturbances, from 26 cases in 2022 to 32 cases in 2024. The main inhibiting factors include unclear local regulations, limited budgets and training, and weak coordination between the local government and police apparatus. Conclusion: The study concludes that strengthening the institutional structure of Satlinmas requires strategic planning, adequate funding, and a community policing approach tailored to local contexts. Collaboration among community members, Satpol PP, police forces, and village officials is crucial to building a participatory and sustainable security system in socially vulnerable areas such as Maybrat. Keywords: Role, Community Protection Unit, Satlinmas, Acceleration of Establishment 2 ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan elemen masyarakat, termasuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Namun, di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, implementasi community policing masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Ketidakterbentukan struktur Satlinmas di seluruh kampung yang tersebar di 24 distrik menjadi indikator lemahnya kelembagaan keamanan berbasis komunitas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa di Kabupaten Maybrat. Metode: Penelitian ini menggunakan teori peran sosial dari Soerjono Soekanto (2002:242) sebagai landasan analisis, yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari status sosial yang mencerminkan norma, nilai, dan harapan terhadap perilaku institusi dalam struktur sosial. Teori ini dipilih karena relevan dalam menelaah keterlibatan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam pembentukan dan penguatan Satlinmas sebagai bagian dari sistem keamanan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik, untuk memahami dinamika sosial dalam konteks aslinya. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik, meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang, terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintahan kampung, dan masyarakat. Informan kunci adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Maybrat, karena memiliki tanggung jawab struktural dan fungsional dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung penguatan Satlinmas, pelaksanaannya masih lemah. Hal ini ditunjukkan oleh nihilnya program pemberdayaan Satlinmas selama tiga tahun terakhir, serta meningkatnya tren gangguan keamanan dari 26 kasus pada tahun 2022 menjadi 32 kasus pada tahun 2024. Faktor penghambat utama meliputi ketidakjelasan regulasi lokal, minimnya anggaran dan pelatihan, serta rendahnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan struktur kelembagaan Satlinmas melalui perencanaan strategis, penganggaran yang memadai, serta pendekatan community policing yang adaptif terhadap konteks lokal. Kolaborasi antara masyarakat, Satpol PP, kepolisian, dan perangkat kampung menjadi kunci keberhasilan menciptakan sistem keamanan yang partisipatif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi seperti Maybrat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	18 Jun 2025 03:01
Last Modified:	18 Jun 2025 03:01
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24528

Actions (login required)

View Item