Collaborative Governance dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso

Juniarto, Angga Mahendra Putra and Syaefullah, Syaefullah (2025) Collaborative Governance dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text ANGGA MAHENDRA PUTRA JUNIARTO 32.0507.pdf Download (473kB)

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): The social phenomenon of vagrancy and begging in Bondowoso Regency shows a trend with an increasing number of cases in recent years. This study is based on the phenomenon of vagrancy and begging in Bondowoso Regency, which has not been adequately addressed. Limited resources and the complexity of the issues involved in addressing them necessitate a more comprehensive and holistic approach to resolution. Contributions from various parties in the form of collaboration were chosen as a solution to the problem of vagrancy and begging. Purpose: This study aims to identify, describe, and analyze how the Collaborative Governance process handles the issue of vagrancy and begging in Bondowoso Regency, along with its supporting and inhibiting factors. Method: This research is descriptive qualitative in nature with an inductive approach. This is intended to gain an in-depth understanding of the process of handling vagrants and beggars in Bondowoso Regency. The informants selected for this study were representatives from the government, the private sector, and the community. The data collection technique used was triangulation, which included observation, interviews, and documentation studies. Then the data was analyzed using the Data Analysis theory by Miles and Huberman (1994) with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in reviewing and analyzing this research is based on the Collaborative Governance theory initiated by Bryson, Crosby, and Stone (2006). This theory has 5 (five) dimensions and 19 (nineteen) indicators. Result: The research show that collaboration occurs in two options, namely collaboration between three sectors, including the government, the private sector, and the community, and between sub-sectors, including sub-government agencies, namely DinsosP3AKB, Satpol PP, DPMPTSPNaker, and Disdukcapil. The supporting and hindering factors in the implementation of collaboration are based on indicators, with 8 (eight) supporting factors and 11 (eleven) hindering factors identified. Conclusion: Collaboration in handling vagrants and beggars in Bondowoso Regency is already underway, but its quality still needs to be improved. Keywords: Collaborative Governance, Handling, Vagrants and Beggars Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena sosial gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini didasarkan pada fenomena gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso yang belum dapat ditangani dengan maksimal. Keterbatasan sumber daya dan kekompleksan masalah dalam penanganannya membawa pada kebutuhan cara penyelesaian yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Kontribusi dari berbagai pihak dalam bentuk kolaborasi dipilih sebagai suatu cara solutif dalam penyelesaian masalah gelandangan dan pengemis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana proses Collaborative Governance dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam proses penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari perwakilan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Teknik pengumpulan datanya berupa triangulasi yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan teori Analisis Data oleh Miles dan Huberman (1994) dengan tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini didasarkan pada teori Collaborative Governance yang diprakarsai oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Teori ini memiliki 5 (lima) dimensi dan 19 (sembilan belas) indikator. Hasil: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi terjadi dalam 2 (dua) opsi yaitu kolaborasi antar 3 (tiga) sektor meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat serta antar sub-sub sektor meliputi sub-sub pemerintah yaitu DinsosP3AKB, Satpol PP, DPMPTSPNaker, dan Disdukcapil. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi didasarkan pada indikator dimana terdapat 8 (delapan) faktor pendukung dan 11 (sebelas) faktor penghambat. Kesimpulan: Pelaksanaan kolaborasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bondowoso sudah berjalan namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya Kata Kunci: Collaborative Governance, Gelandangan dan Pengemis, Penanganan

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	17 Jun 2025 08:03
Last Modified:	17 Jun 2025 08:03
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24484

Actions (login required)

View Item