Supriatna, Faiz Jastis Serin and Vera, Luh Putu (2025) Peran Satpol PP dalam Penertiban Pengemis Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
faiz jastis repository.pdf Download (472kB) |
Abstract
Problem/Background (GAP): The increasing number of beggars in Surabaya has created a complex social issue that directly affects public order, community comfort, and the city’s image as a modern urban center. The widespread presence of beggars in strategic areas such as intersections, shopping centers, and tourist destinations causes both visual and social disturbances, while also creating opportunities for exploitation by irresponsible individuals.. The Surabaya City Government has responded by enacting Regional Regulation No. 2 of 2020, appointing the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the main actor in enforcement. However, the effectiveness of its implementation still faces several obstacles, indicating policy and implementation gaps that require further analysis. Purpose: To analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the control of beggars in Surabaya City. Method: This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, documentation, and in-depth interviews, with informants selected through purposive and snowball sampling. The study is based on the role theory by Biddle and Thomas in Sarwono (2015), which consists of five dimensions: expectation, norm, performance, evaluation, and sanction. This theory is used to assess how Satpol PP carries out its role in managing beggars in Surabaya. Results/Findings: Satpol PP actively engages in regular patrols, joint operations, and coordination with the Social Affairs Office. Its effectiveness is relatively high, with a performance achievement of around 83%. However, challenges such as limited personnel, inadequate facilities, and a lack of deterrent effect remain major obstacles. Conclusion: The role of Satpol PP in controlling beggars in Surabaya is fairly effective, but not yet optimal. Sustainable strategic steps are needed, such as increasing personnel, improving inter-agency coordination, and enforcing stricter laws to ensure long-term success. Keywords: Civil Service Police Unit, beggars, enforcement, Surabaya City, role Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah pengemis yang terus meningkat di Kota Surabaya menimbulkan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak langsung pada ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta citra kota sebagai pusat urban yang maju. Aktivitas pengemis yang marak di area strategis seperti persimpangan jalan, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata menciptakan gangguan visual dan sosial, serta membuka peluang bagi praktik eksploitasi oleh oknum tertentu. Pemerintah Kota Surabaya menanggapi hal ini melalui penerbitan Perda No. 2 Tahun 2020, dengan Satpol PP sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penertiban. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, menunjukkan adanya celah kebijakan dan implementasi yang perlu dikaji lebih dalam. Tujuan: Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, dengan informan dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori peranan dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang mencakup lima dimensi: harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Satpol PP menjalankan perannya dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya. Hasil/Temuan: Satpol PP berperan aktif melalui patroli rutin, razia terpadu, dan koordinasi dengan Dinas Sosial. Efektivitas penertiban cukup tinggi dengan capaian kinerja sekitar 83%. Namun, kendala seperti keterbatasan personel, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya efek jera terhadap pengemis masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan: Peran Satpol PP dalam penertiban pengemis di Kota Surabaya cukup efektif, namun belum optimal. Diperlukan langkah strategis berkelanjutan seperti penambahan personel, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Kata kunci: Satpol PP, pengemis, penertiban, Kota Surabaya, peran
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 00:54 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 00:54 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24302 |
Actions (login required)
 |
View Item |
