Hasibara, Rosi and Pribadi Uang, Dedy (2025) FENOMENA POLARISASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
REPOSITORY REVISI-Rosi Hasibara-XXXII.pdf Download (649kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of political polarization which can lead to oppositions that may result in conflict between opposing communities. Purpose: This study aims to: (1) describe the phenomenon of political polarization that occurs in society in West Kotawaringin Regency; and (2) analyze the phenomenon of political polarization that occurs in the 2024 Pilkada in West Kotawaringin Regency. Method: This study uses a qualitative approach with a descriptive. The data contained are primary data in the form of raw or basic documents from factual and relevant informants and secondary data sourced through publications, technical instructions and regulations, observation results, documentation data collection, and archives available to be associated with the phenomenon, with adopts the "Fiorina Five Claims" theory from Morris P. Fiorina (2008) as a theoretical framework.The selection of informants is based on the relevance of the informants’ expertise to the research topic. The number of informants is three, consisting of the head of the Kesbangpol agency, the chairperson of the KPU, and the chairperson of the Bawaslu. Result: The results of the study show that the indicators in the "Fiorina Five Claims" theory are related to the phenomenon of political polarization in the 2024 regional head elections in West Kotawaringin Regency, but do not have a negative impact that triggers conflict against supporters of candidate pairs or the community in West Kotawaringin Regency. Meanwhile, the phenomenon or political issues that occur in society can still be suppressed by related institutions owned by the regional government such as the National Unity and Politics Agency, the General Election Commission, and the General Election Supervisory Body in West Kotawaringin Regency. Conclusion: In improving the quality of election implementation to minimize the occurrence of political polarization that has a major impact is to form community organizations down to the sub-district/village sector related to the supervision of election implementation by involving small communities to help find information and detect in their areas related to things that trigger divisions in the implementation of regional head elections. Keywords: Political polarization, Political Conflict, Pilkada ABSTRAK Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terjadinya polarisasi politik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat menyebabkan penentangan-penentangan yang dapat berujung konflik antar masyarakat yang berseteru. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menggambarkan fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan (2) menganalisis fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dimuat adalah data primer yang berupa dokumen mentah atau dasar dari informan yang faktual dan relevan dan data sekunder yang bersumber melalui publikasi, petunjuk teknis dan peraturan, hasil observasi, pengumpulan data dokumentasi, serta arsip yang tersedia untuk dikaitkan dengan fenomena, dengan mengadopsi teori “Fiorina Five Claims” dari Morris P. Fiorina (2008) sebagai kerangka teoritis.Adapun pemilihan informan didasarkan pada kesesuaian keilmuan informan dengan topik yang akan diteliti,adapun jumlah informan sebanyak 3 orang dari kepala badan kesbangpol, ketua KPU, dan ketua bawaslu Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pada teori “Fiorina Five Claims” memiliki hubungan dengan fenomena polarisasi politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun tidak berdampak negatif yang memicu konflik terhadap pendukung pasangan calon ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara itu, fenomena atau isu-isu politik yang terjadi di masyarakat masih dapat diredam oleh lembaga-lembaga terkait yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kesimpulan: Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu untuk meminimalisir terjadinya polarisasi politik yang berdampak besar ialah dengan membentuk organisasi masyarakat hingga ke sektor kelurahan/desa terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan melibatkan masyarakat kecil guna membantu mencari informasi dan mendeteksi di wilayahnya terkait hal-hal yang memicu perpecahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kata kunci: Polarisasi politik, Konflik Politik, Pilkada
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JC Political theory |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 23:36 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 23:36 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24288 |
Actions (login required)
 |
View Item |
