Suputra, I Made Angga Wira and Soesanto, Herry (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DALAM MENCAPAI KETERTIBAN SOSIAL DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
32.0596_I Made Angga Wira Suputra_Repository.docx Download (1MB) |
Abstract
Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kabupaten Badung mengalami peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, estetika kota, serta kenyamanan wisatawan di daerah pariwisata unggulan ini. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pada indikator content of policy (isi kebijakan) pada indikator Interest effected (kepentingan yang dipengaruhi kebijakan), Type of Benefits (Jenis manfaat yang akan dihasilkan), Extent of Change Envision (derajat perubahan yang diinginkan), Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan), Program implementer (pelaksana program) dan Resource Committed (sumber daya yang dikerahkan) belum berjalan efektif karena masih ditemukan beberapa hambatan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung dan belum adanya fasilitas rehabilitasi berupa rumah singgah dan tempat penampungan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung. Sedangkan, implementasi pada indikator Context of Implementation (lingkungan implementasi) pada indikator Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat), Institution and egime characteristic (Karakteristik Lembaga dan penguasa), dan Complience and responsiveness (kepatuhan serta daya tanggap pelaksana) menunjukkan bahwa perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki peran besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dalam mencapai ketertiban sosial di Kabupaten Badung, Provinsi Bali masih belum efektif dan dari penelitian ini, peneliti menyarankan perlu adanya pembangunan rumah singgah di Kabupaten Badung. Kata Kunci: Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial The issue of homeless people and beggars (gepeng) in Badung Regency has significantly increased over the past four years, causing disturbances to public order, urban aesthetics, and the comfort of tourists in this leading tourism area. This condition indicates a gap between the established policies and their actual implementation in the field. Purpose: This study aims to describe the implementation of policies for handling homeless people and beggars by the Social Service of Badung Regency. Method: The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document studies. Result: The research results show that the implementation of the indicatorscontent of policy(policy content) on the indicator Interest effected (policy-influenced interests),Type of Benefits(Type of benefits to be generated), Extent of Change Envision (degree of desired change), Site of Decision Making (decision-making location), Program implementer (program implementer) and Resource Committed (resources deployed) have not been running effectively because several obstacles are still found, including the limited human resources and budget owned by the Badung Regency Social Service and the absence of rehabilitation facilities in the form of halfway houses and shelters for vagrants and beggars in Badung Regency. Meanwhile, the implementation of the indicatorsContext of Implementation (implementation environment) on the indicator Power, interest, and strategy of actor involved (power, interests, and strategies of the actors involved),Institution and egime characteristic (Characteristics of Institutions and rulers), and Complience and responsiveness (compliance and responsiveness of implementers) shows that there needs to be involvement from various parties, both from the government and non-government sectors, who have a major role in the success of policy implementation. Conclusion: Although the policy implementation is underway, its effectiveness still needs to be strengthened through cross-sector collaboration and program innovation to achieve sustainable social order in Badung Regency. Keywords: Policy, Homeless and Beggars, Social Services
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 17 Jun 2025 00:57 |
| Last Modified: | 17 Jun 2025 00:57 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24227 |
Actions (login required)
 |
View Item |
