Fitriah, Ridha Nur and Johannes, Ayu Widowati (2025) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
32.0769_Ridha Nur Fitriah_Repository.pdf Download (461kB) |
Abstract
ABSTRAK Pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin telah menghasilkan pembentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan yang mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), hal tersebut ditandai dengan sudah dapat ditingkatkan dan dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama sebelas kali berturut-turut yang merupakan hasil akhir dalam sistem tersebut. Meskipun demikian, penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin masih berada dalam kategori sangat baik (BB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKPAD Kota Banjarmasin, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara dengan sembilan informan yang bekerja di BPKPAD Kota Banjarmasin, observasi dan dokumentasi di Kantor BPKPAD Kota Banjarmasin. Teknik analisis data terhadap data yang telah dikumpulkan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD telah mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari terpenuhinya dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan baik secara internal, seperti kurangnya komunikasi antar bidang dan proses pengambilan keputusan yang lambat, maupun eksternal, seperti gangguan teknis pada aplikasi SIPD RI dan rendahnya kedisiplinan SKPD dalam pelaporan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, BPKPAD telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan koordinasi internal, pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyederhanaan prosedur pengambilan keputusan, serta penyampaian umpan balik dan evaluasi kinerja SKPD secara berkala. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD. ABSTRACT The regional financial management at the Regional Financial, Revenue, and Asset Management Agency (BPKPAD) of Banjarmasin City has resulted in the production of high-quality information in financial reports, which holds value and benefits as stated in the conceptual framework of government accounting (Government Regulation Number 71 of 2010). This is evidenced by the sustained achievement and maintenance of an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) of South Kalimantan Province for eleven consecutive years, which is the ultimate outcome of the system. Nevertheless, the performance accountability system assessment of the Banjarmasin City Government is still categorized as "Very Good" (BB). This study aims to determine the accountability of regional financial management through the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at BPKPAD Banjarmasin City, the inhibiting factors, and the efforts undertaken to overcome these obstacles. This research is a qualitative study using a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews with nine informants working at BPKPAD Banjarmasin City, as well as observation and documentation at the BPKPAD office. The data analysis techniques applied to the collected data include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the use of the Regional Government Information System (SIPD) has supported the realization of accountability in regional financial management, as reflected in the fulfillment of accountability dimensions including honesty and legal compliance, processes, programs, and policies. However, there are still several obstacles, both internal such as lack of communication between divisions and slow decision-making processes and external, such as technical disruptions in the SIPD RI application and low discipline among Regional Work Units (SKPD) in budget reporting. To address these issues, BPKPAD has undertaken various efforts, including strengthening internal coordination, providing guidance to Regional Work Units (SKPD), simplifying decision-making procedures, and delivering feedback and regular performance evaluations to SKPDs. Keywords: Accountability, Regional Financial Management, SIPD.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 10 Jun 2025 01:36 |
| Last Modified: | 10 Jun 2025 01:36 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24130 |
Actions (login required)
 |
View Item |
