IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Heryana, Achmad Yudha and Nurhascaryani, Pratiwi (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Text Implementasi Kebijakan BUMDes Berbadan Hukum di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.pdf Download (469kB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): The number of BUMDes with legal status in Sumenep Regency is still low, which is only 65 out of 328 BUMDes in 2023. In fact, legal status is important so that BUMDes can run their businesses legally, access financing, and establish partnerships with third parties. The implementation of the BUMDes with legal status policy faces various challenges that hinder the optimization of the role of BUMDes in this area. Purpose:This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors and evaluate the efforts of the PMD Service in implementing the BUMDes with legal status policy in Sumenep Regency. Method: The research approach used is descriptive qualitative with data collection through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The analysis uses George C. Edwards III's policy implementation theory which includes communication variables, resources, disposition, and bureaucratic structure. Results: Policy implementation is supported by clear regulations, effective communication, availability of human resources, an organized bureaucratic structure, and high commitment. However, there are obstacles such as limited digital infrastructure, minimal literacy of BUMDes managers, dependence on face-toface assistance, complex legalization procedures, and uneven distribution of facilities. DPMD overcomes these obstacles by strengthening information services, training, provision of facilities, and continuous monitoring and evaluation. Conclusion: The implementation of the BUMDes legal entity policy in Sumenep Regency is influenced by a combination of supporting and inhibiting factors. The BUMDes legal entity policy in Sumenep Regency has a positive impact on BUMDes institutions, but further strengthening is needed, especially in terms of area-based assistance, digital access, and simplification of legalization procedures. Keywords: Policy Implementation, Legal Entity, BUMDes, Sumenep Regency ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah BUMDes berbadan hukum di Kabupaten Sumenep masih rendah, yakni hanya 65 dari 328 BUMDes pada tahun 2023. Padahal, status badan hukum penting agar BUMDes dapat menjalankan usaha secara sah, mengakses pembiayaan, dan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. Implementasi kebijakan BUMDes berbadan hukum menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran BUMDes di daerah ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta mengevaluasi upaya Dinas PMD dalam implementasi kebijakan BUMDes berbadan hukum di Kabupaten Sumenep. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Implementasi kebijakan didukung oleh regulasi yang jelas, komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya manusia, struktur birokrasi tertata, dan komitmen tinggi. Namun, terdapat penghambat seperti keterbatasan infrastruktur digital, minimnya literasi pengelola BUMDes, ketergantungan pada pendampingan tatap muka, prosedur legalisasi yang kompleks, dan distribusi fasilitas yang belum merata. DPMD mengatasi hambatan tersebut melalui penguatan layanan informasi, pelatihan, pemenuhan fasilitas, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan BUMDes berbadan hukum di Kabupaten Sumenep dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat. Kebijakan BUMDes berbadan hukum di Kabupaten Sumenep memberikan dampak positif terhadap kelembagaan BUMDes, namun perlu penguatan lebih lanjut terutama dalam aspek pendampingan berbasis wilayah, akses digital, dan penyederhanaan prosedur legalisasi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Badan Hukum, BUMDes, Kabupaten Sumenep

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	10 Jun 2025 02:01
Last Modified:	10 Jun 2025 02:01
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24106

Actions (login required)

View Item