Fahriza, Andip Bima and Lambelanova, Rossy (2025) DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARBARU. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ANDIP fix.pdf Download (429kB) |
Abstract
ABSTRACT (Problem Statement/Background (GAP): The relocation of the provincial capital from Banjarmasin to Banjarbaru, as mandated by Law No. 8 of 2022, has sparked significant social conflict. Despite the legal legitimacy of the move, the process has created friction among various stakeholders particularly between residents, local elites, and government institutions. These conflicts stem from issues such as unequal access to resources, lack of community involvement in the decision-making process, and disparities in socio-political influence between Banjarbaru and Banjarmasin. The absence of inclusive communication and equitable transition planning has deepened community resistance and fragmented social cohesion. Purpose: This study aims to explore the dynamics of social conflict resulting from the relocation of the provincial capital of Banjarbaru City. Method: This qualitative descriptive research employs a case study and phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and media reviews, involving key informants such as local government officials, community leaders, and affected residents. The analysis is grounded in Ralf Dahrendorf’s (1896). conflict theory, which focuses on authority structures, competing interests, and societal change. Result: The findings reveal that the relocation has generated vertical conflicts (between citizens and government) and horizontal conflicts (among community groups). Major inhibiting factors include a lack of community engagement, infrastructural unpreparedness, inter-elite rivalry, and weak socialization mechanisms. In response, Kesbangpol has implemented several strategies such as participatory dialogues, empowerment programs for SMEs, and collaborative policy-making. While these steps have started to mitigate tensions, structural and cultural challenges remain. Conclusion: The social conflict arising from the capital relocation reflects deeper socio-political imbalances and governance gaps. Although the conflict is ongoing, proactive engagement by local institutions like Kesbangpol shows potential in fostering reconciliation and ensuring a more inclusive transition. Keywords: Banjarbaru, Capital Relocation, Community Participation, Political Dynamics, Public Policy, Ralf Dahrendorf, Social Conflict ABSTRAK Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah menimbulkan konflik sosial yang signifikan. Meski secara hukum sah, proses pemindahan ini memicu ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat, terutama antara warga terdampak, elite lokal, dan institusi pemerintah. Konflik ini muncul akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya, kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta perbedaan pengaruh sosial-politik antara Banjarbaru dan Banjarmasin. Ketidakhadiran komunikasi yang inklusif dan perencanaan transisi yang merata memperparah resistensi masyarakat dan melemahkan kohesi sosial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial akibat pemindahan ibu kota provinsi di Kota Banjarbaru. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta kajian media, dengan melibatkan informan kunci seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Analisis data menggunakan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf (1896) yang berfokus pada struktur otoritas, kepentingan yang bertentangan, dan perubahan sosial.. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik vertikal (antara masyarakat dan pemerintah) dan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat). Faktor penghambat utama meliputi minimnya pelibatan masyarakat, ketidaksiapan infrastruktur, rivalitas antar elite, serta lemahnya mekanisme sosialisasi kebijakan. Sebagai respon, Kesbangpol menerapkan strategi seperti dialog partisipatif, pemberdayaan UMKM, serta penyusunan kebijakan kolaboratif. Meskipun strategi tersebut mulai meredam ketegangan, tantangan struktural dan kultural masih mengemuka. Kesimpulan: Konflik sosial akibat pemindahan ibu kota mencerminkan adanya ketimpangan sosial-politik yang lebih dalam dan kelemahan dalam tata kelola transisi. Meski konflik belum sepenuhnya reda, keterlibatan aktif lembaga lokal seperti Kesbangpol menunjukkan potensi dalam membangun rekonsiliasi sosial dan transisi yang lebih inklusif. Kata kunci: Banjarbaru, Dinamika Politik, Kebijakan Publik, Konflik Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pemindahan Ibu Kota, Ralf Dahrendorf
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 23:37 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 23:37 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24056 |
Actions (login required)
 |
View Item |
