PERAN DISKOMINSA ACEH DALAM PENERTIBAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK SEHAT DI PROVINSI ACEH

Hidayah, Ifra Ahdi and Sholihah, Lilis (2025) PERAN DISKOMINSA ACEH DALAM PENERTIBAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK SEHAT DI PROVINSI ACEH. Other thesis, IPDN.

Text REVISI 3 REPOSITORY IFRA.pdf Download (363kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The rapid development of Social Media has provided space for the people of Aceh to express their political aspirations. However, the rise of hate speech, hoaxes, and digital attacks during the regional elections reflects the lack of ethical conduct on digital platforms. This highlights the urgent role of the Office of Communication, Information, and Encryption Aceh in promoting digital ethics to foster healthy political participation. Purpose: This study aims to analyze the role of the Aceh Provincial Office of Communication, Informatics, and Encryption in enforcing digital ethics to promote healthy political participation, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. Method: This research applied a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, documentation, and source triangulation. The theoretical framework used is the role theory by Biddle, B. J. Result: The findings indicate that Diskominsa Aceh contributes through digital education, dissemination of Social Media ethics, and content monitoring. However, challenges persist, such as low digital literacy, sensitive SARA-related issues, and limited oversight mechanisms and regulations. Conclusion: To ensure healthy political participation in Aceh, Diskominsa must strengthen cross-agency collaboration, improve public digital literacy, and develop integrated and responsive policy frameworks and Social Media monitoring systems. Keywords: Digital Ethics, Social Media, Political Participation ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkembangan media sosial yang pesat telah memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Namun, maraknya ujaran kebencian, hoaks, dan serangan digital pada masa Pilkada menunjukkan lemahnya etika dalam bermedia sosial. Hal ini menuntut peran aktif dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dalam menjaga etika digital untuk mendorong partisipasi politik yang sehat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh dalam menertibkan etika bermedia sosial guna mewujudkan partisipasi politik yang sehat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Teori yang digunakan adalah teori peran dari Biddle, B. J. (1986). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominsa Aceh berperan melalui edukasi digital, penyebaran literasi etika bermedia sosial, dan pengawasan konten. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat, isu SARA yang sensitif, dan keterbatasan dalam pengawasan serta regulasi. Kesimpulan: Untuk menciptakan partisipasi politik yang sehat di Aceh, Diskominsa Aceh perlu memperkuat kolaborasi antar lembaga, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menyusun kebijakan dan sistem pemantauan media sosial yang terintegrasi dan responsif. Kata Kunci: Etika Digital, Media Sosial, Partisipasi Politik

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	04 Jun 2025 01:33
Last Modified:	04 Jun 2025 01:33
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24015

Actions (login required)

View Item