POLITICAL WILL PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA DI KOTA PALEMBANG

Shafaqa, M. Rayhan and Safitri, Dewi (2025) POLITICAL WILL PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA DI KOTA PALEMBANG. Other thesis, IPDN.

Text REVISI 2 REPOSITORY SHAFAQO.pdf Download (390kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Urban air pollution in Palembang has become a pressing environmental issue due to growing industrial activity, vehicular emissions, and weak environmental governance. Although regulations to control pollution are in place, their implementation is often hindered by limited financial resources, institutional fragmentation, and the absence of strong political commitment. These conditions raise critical concerns about the extent of Political Will demonstrated by the Palembang City Government in confronting air quality challenges. Purpose: This study aims to analyze the Political Will of the Palembang City Government in addressing air pollution, using Brinkerhoff’s Political Will framework, and to identify the supporting and inhibiting factors in policy implementation. Method: This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, document analysis, and triangulation. Result: The findings reveal that although there is formal policy recognition, Political Will is still partial and inconsistent. Initiatives exist but lack sufficient resource allocation, and coordination across institutions remains weak. Conclusion: Strengthening Political Will in Palembang requires firm leadership commitment, integration of environmental concerns into development planning, and institutional capacity building to ensure sustainable air quality governance. Keywords: Political Will , Air Pollution, Local Government ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pencemaran udara di Kota Palembang telah menjadi persoalan lingkungan yang semakin mendesak akibat peningkatan aktivitas industri, emisi kendaraan bermotor, serta lemahnya tata kelola lingkungan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi untuk pengendalian pencemaran, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan rendahnya komitmen politik yang konsisten dari pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana Political Will yang benar-benar ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam merespons persoalan kualitas udara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Political Will Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pencemaran udara berdasarkan kerangka teori Political Will dari Brinkerhoff, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan lingkungan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Political Will pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum konsisten. Terdapat sejumlah inisiatif, namun alokasi sumber daya belum memadai dan koordinasi antar lembaga masih lemah. Kesimpulan: Penguatan Political Will di Kota Palembang perlu dilakukan melalui komitmen kepemimpinan yang lebih kuat, integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan pengendalian kualitas udara. Kata Kunci: Political Will , Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	04 Jun 2025 01:36
Last Modified:	04 Jun 2025 01:36
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24010

Actions (login required)

View Item