COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

SITUMORANG, AGUNG DANIEL and Simangunsong, Fernandes (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU. Diploma thesis, Intitut Pemerintahan dalam negeri.

Text 32.0153_Agung Daniel Situmorang_Repository.pdf Download (442kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): Waste management is a challenge that continues to be faced by Pekanbaru City every year. This challenge is driven by the lack of waste reduction and handling and the limitations of waste management infrastructure. Purpose: This study aims to determine and analyze Collaborative Governance in waste management in Pekanbaru City, Riau Province, analyze supporting and inhibiting factors, as well as efforts made to overcome inhibiting factors. Method: The research approach used is qualitative descriptive with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. The theory used is Collaborative Governance from Ansell and Gash (2008), which includes four dimensions: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. Result: The results of the study indicate that Collaborative Governance in waste management in Pekanbaru City, Riau Province has been running in accordance with the theory put forward by Ansell and Gash (2008). However, there are still challenges such as damage to heavy equipment at the Final Disposal Site (TPA) and the emergence of waste on the roads so that the efforts made are mutual cooperation, reducing the use of plastic waste, converting waste into feed, and implementing waste management recommendations. Conclusion: It can be concluded that the implementation of Collaborative Governance in waste management in Pekanbaru City shows a synergistic effort between the government, private sector, and community. However, this collaboration still faces various challenges both internally and externally. In general, the Pekanbaru City Environmental and Sanitation Service (DLHK) still experiences limited resources and knowledge, thus encouraging the involvement of the private sector in the waste transportation process. Lack of incentives and minimal budget also trigger the need for cross-sector collaboration Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Local Government ABSTRAK Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Tantangan ini didorong oleh kurangnya pengurangan dan penanganan sampah serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Namun, masih terdapat tantangan seperti kerusakan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan timbulnya sampah di ruas jalan sehingga Upaya yang dilakukan yaitu gotong royong, mengurangi penggunaan sampah plastik, konversi sampah menjadi pakan, dan melaksanakan rekomendasi pengelolaan sampah. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya upaya sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, sehingga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proses pengangkutan sampah. Kurangnya insentif dan minimnya anggaran juga menjadi pemicu perlunya kolaborasi lintas sektor Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Administrasi Pemerintahan Daerah FMP
Date Deposited:	03 Jun 2025 03:41
Last Modified:	03 Jun 2025 03:41
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23913

Actions (login required)

View Item