IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS JALAN DALAM PEMELIHARAAN JALAN DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2024

aruan, kevin ricardo cristofer and Sudarmono, Sudarmono (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS JALAN DALAM PEMELIHARAAN JALAN DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2024. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Text kevin repositori 2.pdf Download (351kB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): Roads are public infrastructure that is very important in supporting social and economic activities of the community. In Pekanbaru City, the policy of transferring road status from city to provincial authority is being implemented as a form of adjustment of responsibilities between the regional and provincial governments. However, the implementation of this policy has not been optimal, which is indicated by the existence of obstacles in road maintenance after the status transfer, especially due to budget limitations and overlapping authorities. Therefore, a study is needed to analyze the implementation of this policy in depth. Purpose : This study aims to describe the implementation of the road status transfer policy from the Pekanbaru City Government to the Riau Provincial Government, identify factors that support and hinder the implementation of the policy, and evaluate the effectiveness of coordination between related institutions in road maintenance. Method: This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The analysis was carried out using the theory of public policy implementation from Knill and Tosun (2020), which includes six dimensions: choice of policy instruments, policy design, supervisory structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance. Results: The results of the study indicate that the implementation of this policy has not been optimal. The administrative capacity dimension is the most significant obstacle, especially due to budget constraints that have an impact on the low quality of road maintenance. In addition, there are overlapping authorities and weaknesses in institutional design and oversight structures. However, social acceptance of this policy is quite good because the community supports efforts to improve road infrastructure. Conclusion: To increase the success of the implementation of the road status transfer policy, it is necessary to strengthen the synergy between the city and provincial governments, increase fiscal capacity, and prepare a more integrated institutional design to support effective and sustainable road maintenance. Keywords: Policy Implementation, Road Status Transfer, Road Maintenance, Knill and Tosun, Pekanbaru City. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jalan merupakan infrastruktur publik yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Kota Pekanbaru, kebijakan peralihan status jalan dari kewenangan kota ke provinsi tengah dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan provinsi. Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal, yang ditandai dengan masih adanya hambatan dalam pemeliharaan jalan pasca peralihan status, terutama akibat keterbatasan anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan ini secara mendalam. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan peralihan status jalan dari Pemerintah Kota Pekanbaru ke Pemerintah Provinsi Riau, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas koordinasi antar lembaga terkait dalam pemeliharaan jalan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Knill dan Tosun (2020), yang mencakup enam dimensi: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Dimensi kemampuan administratif menjadi hambatan paling signifikan, terutama karena keterbatasan anggaran yang berdampak pada rendahnya kualitas pemeliharaan jalan. Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan dan kelemahan dalam desain kelembagaan dan struktur pengawasan. Namun, penerimaan sosial atas kebijakan ini cukup baik karena masyarakat mendukung upaya peningkatan infrastruktur jalan. Kesimpulan: Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan peralihan status jalan, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, peningkatan kapasitas fiskal, serta penyusunan desain kelembagaan yang lebih terintegrasi guna mendukung pemeliharaan jalan yang efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peralihan Status Jalan, Pemeliharaan Jalan, Knill dan Tosun, Kota Pekanbaru.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	03 Jun 2025 03:36
Last Modified:	03 Jun 2025 03:36
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23883

Actions (login required)

View Item