Siregar, Jeanclau Vanderick and Suryapuspita, Merintha (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA MEDAN. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
REPOSITORY_JEANCLAU VANDERICK SIREGAR_32.0074.pdf Download (398kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Medan City recorded the highest Open Unemployment Rate (OUR) in North Sumatra Province in 2023, reaching 8.67%. This condition presents a serious challenge for the local government in achieving inclusive economic development. The gap between the number of labor force participants and the availability of jobs, as well as the lack of cross-sectoral coordination, prompted the Medan City Government to adopt a collaborative governance approach to reduce unemployment. Purpose: This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the Integrated Employment Information System Program (SIDUTA) in Medan City, and to identify supporting and inhibiting factors influencing the program's implementation. Method: This research employs a descriptive qualitative method using in-depth interviews, direct observation, and documentation. The collaborative governance framework by Ansell and Gash (2008) is used as the analytical tool, focusing on four dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. Result: The findings reveal that SIDUTA involves collaboration between the Medan City Manpower Office and stakeholders such as job providers, training institutions, and job seekers. The program has successfully reduced the unemployment rate after the pandemic. Key supporting factors include leadership commitment, stakeholder cooperation, and digital technology utilization. However, several challenges remain, such as limited budget, low private sector participation, and insufficient human resource capacity. The government has addressed these challenges through socialization, institutional strengthening, and improved coordination among actors. Conclusion: The implementation of collaborative governance in the SIDUTA program has proven to be fairly effective in reducing open unemployment in Medan City. Synergy between the government, private sector, and the community is the key to success, although improvements are still needed in funding and private sector involvement. Keywords: Collaborative Governance, Unemployment, Stakeholders ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Medan menempati posisi pertama sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, yakni sebesar 8,67%. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, serta kurangnya koordinasi lintas sektor, mendorong pemerintah untuk menerapkan pendekatan collaborative governance dalam menurunkan angka pengangguran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance pada Program Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan (SIDUTA) di Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi program tersebut. Metode: Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) digunakan sebagai kerangka analisis, dengan menekankan pada empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIDUTA melibatkan kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan perusahaan penyedia lowongan kerja, lembaga pelatihan, dan masyarakat pencari kerja. Program ini berhasil menurunkan angka pengangguran secara signifikan pascapandemi. Faktor pendukung utama meliputi dukungan pimpinan, kerja sama lintas stakeholder, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, beberapa kendala turut dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi dunia usaha, dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah mengatasi hambatan tersebut melalui sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan intensifikasi koordinasi antar aktor. Kesimpulan: Implementasi collaborative governance dalam Program SIDUTA cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek pendanaan dan keterlibatan sektor swasta. Kata Kunci: Collaborative Governance, pengangguran terbuka, stake holder
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) L Education > LB Theory and practice of education |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 02 Jun 2025 07:23 |
| Last Modified: | 02 Jun 2025 07:23 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23818 |
Actions (login required)
 |
View Item |
