Maani, Alfidza Tryana and Nurdin, Nurliah (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DI KECAMATAN LANGGIKIMA KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
REPOSITORY ALFIDZA TRYANA MAANI.pdf Download (384kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Indonesia is rich in natural resources, particularly in the mining sector. However, poorly managed mining activities have contributed to severe environmental damage, especially in Langgikima Sub-district, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This area hosts the highest number of mining companies in the province, leading to significant environmental degradation. The government has yet to effectively address this issue due to suboptimal collaboration among government, private sector, and the community. Key challenges include lack of awareness, participation, and absence of formal regulations governing collaborative efforts. Purpose: This study aims to analyze the collaboration among stakeholders in reducing environmental degradation caused by mining in Langgikima Sub-district and identify the supporting and inhibiting factors in such collaboration. Method: This research uses a descriptive qualitative approach. This approach was chosen because it is able to describe and understand in depth the public policies that occur, especially collaboration between actors in reducing environmental damage due to mining activities in North Konawe Regency. The research was conducted at the Environmental Agency and the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of North Konawe Regency using purposive sampling and snowball sampling techniques. The main informants consisted of 9 informants, who were actors involved in this collaboration. Data collection techniques include interviews, direct observation, and documentation. Data analysis uses the Miles & Huberman model thematically through the process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used in this research is the collaborative governance theory of Ansell & Gash (2007). Result: The research reveals that stakeholder collaboration in addressing environmental degradation is not yet effective. Main obstacles include low stakeholder awareness, lack of formal regulations governing collaboration, and unequal distribution of roles and responsibilities. However, existing government and community support may serve as a foundation for strengthening future collaboration.Conclusion: Clear local policies, increased stakeholder awareness, and the establishment of formal collaborative forums are essential for effective and sustainable collaborative governance in managing mining-related environmental impacts. This research is expected to serve as a reference for developing collaborative environmental governance strategies. Keywords: Collaborative Governance, Environmental Degradation, Mining ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia merupakan negara dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang besar, salah satunya dari sektor pertambangan. Namun, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, termasuk di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kawasan ini merupakan daerah dengan jumlah perusahaan tambang terbanyak di provinsi tersebut, yang menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan. Pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah ini secara efektif karena kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat belum optimal. Faktor seperti kurangnya kesadaran, partisipasi, dan ketiadaan regulasi formal menjadi penghambat utama. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari kolaborasi tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Utara. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan utama terdiri dari 9 informan, yang merupakan aktor terlibat dalam kolaborasi ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman secara tematik melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori collaborative governance dari Ansell & Gash (2007). Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa kolaborasi antar aktor dalam penanggulangan kerusakan lingkungan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran aktor terhadap pentingnya kolaborasi, belum adanya regulasi formal yang mengatur kerja sama, serta ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Namun demikian, terdapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang bisa menjadi potensi dalam penguatan kolaborasi di masa mendatang. Kesimpulan: Diperlukan kebijakan lokal yang jelas dan mengikat, peningkatan kesadaran aktor, serta penguatan forum kolaboratif yang formal agar kolaborasi dalam pengelolaan dampak pertambangan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan tata kelola kolaboratif dalam pelestarian lingkungan akibat pertambangan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 02 Jun 2025 06:43 |
| Last Modified: | 02 Jun 2025 06:43 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23802 |
Actions (login required)
 |
View Item |
