Mahulette, Sabrina Salsabilla (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
32.1121_Sabrina Salsabilla Mahulette_Repository.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): Tourism is a discretionary government affair but becomes crucial when it supports the economy and welfare of a region. Law No. 10 of 2009 mandates the preparation of a master plan for tourism development at both national and regional levels, requiring active participation from stakeholders. Regional Regulation of Raja Ampat Regency No. 6 of 2021 concerning the Master Plan for Tourism Development of Raja Ampat Regency 2021–2036 states that there is a need for Governance regulation of tourism destinations to offer globally competitive tourism products and services that meet international standards. Purpose: The aim of this study is to understand Collaborative Governance in tourism management in Raja Ampat Regency. Methods: This study uses the Collaborative Governance model by Ansell and Gash (2008) as the conceptual framework to understand the Collaborative Governance process in managing tourism destinations. A qualitative postpositivistic approach is applied with data triangulation methods through in-depth interviews, participatory observation, and document studies. The research was conducted at the Tourism Office of Raja Ampat Regency involving nine informants from various backgrounds, including government, private sector, local communities, media, and academia, selected through purposive, snowball, and accidental sampling. The Head of the Tourism Office was designated as the key informant due to their strategic role in decision-making and cross-sector coordination. Results/Findings: The study shows that Collaborative Governance in tourism management in Raja Ampat Regency is not yet optimal. The main obstacles in the field include suboptimal communication, incomplete implementation, and low willingness of local communities to cooperate. Conclusion: This study confirms that the application of Collaborative Governance is very effective in managing tourism in Raja Ampat Regency by actively and responsibly involving the government, indigenous communities, business actors, and local communities. The success of implementation depends on effective communication, open dialogue, and continuous socialization and monitoring. Although the government has conducted socialization, training, and dialogue forums, challenges such as uneven implementation, illegal levies, and community resistance still need to be addressed. Governance that respects customary rights and empowers local communities plays an important role in environmental preservation, cultural protection, and improving community welfare. Keywords: Collaborative Governance, Governance, Tourism ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. namun menjadi hal yang krusial, apabila menjadi bidang yang menunjang ekonomi serta kesejahteraan suatu daerah. Undang-Undang No 10 tahun 2009 mewajibkan penyusunan rencana induk untuk pembangunan kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan mewajibkan partisipasi aktif dari stakeholder. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021- 2036 menjelaskan bahwa diperlukan pengaturan tentang tata kelola destinasi pariwisata untuk dapat menawarkan produk pariwisata yang berdaya saing dunia dan pelayanan berstandar internasional. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat. Metode: Penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008) sebagai landasan konseptual untuk memahami proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Pendekatan kualitatif postpositivistik diterapkan dengan metode triangulasi data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan sembilan informan dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat lokal, media, dan akademisi, yang dipilih secara purposive, snowball, dan accidental sampling. Kepala Dinas Pariwisata ditetapkan sebagai informan kunci karena perannya strategis dalam pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, belum optimal. Faktor penghambat yang menjadi kendala di lapangan yaitu komunikasi yang belum maksimal, dimana belum terealisasi secara keseluruhan, dan rendahnya keinginan oleh masyarakat lokal untuk bekerja sama. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Collaborative Governance sangat efektif dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan komunitas lokal secara aktif dan bertanggung jawab. Keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi efektif, keterbukaan dialog, serta sosialisasi dan monitoring yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan forum dialog, tantangan seperti ketidakmerataan pelaksanaan, pungutan liar, dan resistensi masyarakat masih perlu diatasi. Governance yang menghormati hak ulayat dan memberdayakan masyarakat lokal berperan penting dalam pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Collaborative Governance, Tata Kelola, Pariwisata
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 04 Jun 2025 07:35 |
| Last Modified: | 04 Jun 2025 07:35 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23756 |
Actions (login required)
 |
View Item |
