budi, tegar irza and Mu'tamirudin, Mu'tamirudin (2025) KOORDINASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA DALAM PELAKSANAAN GEMPUR ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
repositori fixxx 1.pdf Download (491kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background(Gap): The issue of illegal cigarette distribution has become a primary concern for the government due to its detrimental impact on national economic stability and public health. The Illegal Cigarette Crackdown Program has been implemented in Banyuwangi Regency; however, based on the available data, there has been no significant decrease in the circulation of illegal cigarettes in the region. Objective: To identify and analyze the enforcement of prostitution control conducted by the Civil Service Police Unit in the City of Binjai, North Sumatra Province. Method: The data analysis process was conducted through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. A triangulation approach involving observation and documentation data was employed to validate the thematic analysis results derived from interview data. Results: Iandling of illegal cigarettes in Banyuwangi Regency requires close coordination between the Public Order Agency (Satpol PP) and Customs Office to achieve sustainable solutions. Research indicates that the coordination between these two agencies has been active and relatively optimal through joint operations, information exchange, and integrated teams. Communication is conducted well both formally and functionally; however, it is not yet structured periodically, causing occasional information overlap. Task division refers to each agency's main duties, with Customs focusing on enforcement against illegal excise goods and Satpol PP supporting data collection and operational assistance. Implementation discipline is fairly good, although constrained by limited personnel and infrastructure. Supporting factors include shared vision, leadership commitment, and regional policy support through the Joint Operation Team. The main obstacles are suboptimal public socialization and minimal involvement of third parties such as community leaders in education and supervision. Conclusions: This study found that the coordination between the Public Order Agency (Satpol PP) and Customs has been carried out optimally. All supporting elements have performed their duties well. The significant obstacles identified in the implementation of this program are the suboptimal socialization to the community and the minimal participation of third parties, such as community leaders and civil organizations, in the education and supervision processes. Keywords: Coordination, Illegal Cigarettes, Illegal Cigarette Crackdown ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Permasalahan peredaran rokok ilegal menjadi fokus perhatian pemerintah karena berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi negara serta membahayakan kesehatan masyarakat. Program Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Banyuwangi telah diimplementasikan, namun berdasarkan data yang tersedia, tingkat peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut masih tidak ada penurunan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya dalam pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Banyuwangi. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis strategi penertiban praktik prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat dan anggota Satpol PP serta tokoh masyarakat. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil : Penanganan rokok ilegal di Kabupaten Banyuwangi mengharuskan koordinasi erat antara Satpol PP dan Bea Cukai guna mencapai solusi yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan koordinasi kedua lembaga berjalan optimal melalui operasi bersama, pertukaran informasi, dan tim terpadu. Komunikasi berjalan baik secara formal dan fungsional, namun belum terstruktur secara berkala sehingga kadang terjadi tumpang tindih informasi. Pembagian tugas mengacu pada tupoksi masing-masing, Bea Cukai fokus pada penindakan barang kena cukai ilegal dan Satpol PP mendukung pengumpulan data serta pendampingan operasi. Disiplin pelaksanaan cukup baik, meski masih terkendala keterbatasan personel dan sarana prasarana. Faktor pendukung meliputi kesamaan visi, komitmen pimpinan, dan dukungan kebijakan daerah melalui Tim Operasi Bersama. Kesimpulan : Penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai berjalan secara optimal. Semua unsur pendukung telah melaksanakan tugas dengan baik. Pelaksanaan program menghadapi hambatan berupa sosialisasi yang kurang optimal dan rendahnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam edukasi dan pengawasan. Kata kunci: Koordinasi, Rokok Ilegal, Gempur Rokok Ilegal.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 03 Jun 2025 06:41 |
| Last Modified: | 03 Jun 2025 06:41 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23734 |
Actions (login required)
 |
View Item |
