NINGRUM, WURY WULAN and Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
REPOSITORY_WURY W.pdf Download (493kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The implementation of the 2024 General Election in Pontianak City took place amidst social diversity and technical complexities, requiring strong coordination and collaboration among key stakeholders. Collaborative practices between actors such as the General Elections Commission (KPU), Election Supervisory Agency (Bawaslu), National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), security forces, local media, and the public are crucial to ensure a democratic and inclusive election process. However, in-depth studies on the application of collaborative governance in the context of local-level elections remain limited. Purpose: This study aims to examine how collaborative governance was implemented in the 2024 General Election in Pontianak City and to identify the challenges faced in the collaboration process. Method: This research uses a descriptive qualitative method with a theoretical approach based on the collaborative governance framework by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). Data were collected through in-depth interviews and documentation, focusing on the dynamics of collaboration, collaborative actions, and the resulting impacts and adaptations. Result: Based on the analysis using Emerson et al.'s (2012) collaborative governance framework, the implementation of collaboration in the 2024 General Election in Pontianak City was not fully optimal. The collaboration among stakeholders faced several challenges such as sectoral egos, weak inter-agency coordination, and uneven public participation. Conclusion: Collaborative efforts in the 2024 General Election in Pontianak demonstrate positive joint initiatives; however, improvements are still needed in terms of coordination, ongoing evaluation, and strengthening each actor’s capacity. The main recommendation of this study is the establishment of a sustainable collaborative evaluation mechanism and an adaptive approach that aligns with the roles and capacities of each stakeholder in electoral governance. Keywords: Collaborative Governance, General Election 2024, Electoral Management, Pontianak City ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak berlangsung di tengah keberagaman sosial dan kompleksitas teknis, yang menuntut adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Praktik kolaboratif antara aktor-aktor seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kesbangpol, aparat keamanan, media lokal, dan masyarakat menjadi hal yang krusial demi terciptanya pemilu yang demokratis dan inklusif. Namun, kajian yang mendalam mengenai penerapan collaborative governance dalam konteks pemilu di tingkat daerah masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses kolaborasi tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori collaborative governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pelaksanaan kolaborasi antar aktor pemilu yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan analisis menggunakan teori Collaborative governance Emerson et al. (2012), pelaksanaan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi antar stakeholder masih menghadapi tantangan seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Kesimpulan: Kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pontianak menunjukkan adanya upaya bersama yang positif, namun masih perlu ditingkatkan dari segi koordinasi, evaluasi berkelanjutan, serta penguatan kapasitas masing-masing aktor. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan mekanisme evaluasi kolaboratif yang berkelanjutan dan pendekatan yang adaptif terhadap peran dan kapasitas tiap aktor dalam tata kelola pemilu. Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pemilu 2024, Penyelenggaraan Pemilu, Kota Pontianak
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Local Government Administration |
| Depositing User: | Administrasi Pemerintahan Daerah FMP |
| Date Deposited: | 02 Jun 2025 02:56 |
| Last Modified: | 02 Jun 2025 02:56 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23662 |
Actions (login required)
 |
View Item |
