Ardiansyah, Moh. Aris and Verina Kartika Dewi Primasari, Vinda (2025) Pengawasan Dan Pengendalian Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
32.0540-MOH. ARIS ARDIANSYAH-Repository.pdf Download (776kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of the still suboptimal implementation of supervision and control of street vendors who still sell out of place. Objective: The purpose of this study is to determine the supervision and control of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency, to analyze the obstacles faced in the implementation of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency, and to analyze the efforts that have been made by the relevant agencies in overcoming obstacles in the implementation of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency. Method: The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observations, and documentation studies. Results/Findings: From the research conducted by the author, the results obtained are that there are still obstacles experienced in the implementation of supervision and control of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency, namely the lack of understanding and compliance of street vendors with the policies that regulate, namely regarding the arrangement and empowerment of street vendors. Another obstacle experienced is the fear of moving to the relocation area which results in many street vendors still being unwilling to occupy the relocation area. Conclusion: Supervision and Control of Street Vendor Arrangement and Empowerment Policy in Pamekasan Regency, East Java Province has been running well because there has been supervision and control carried out by the Pamekasan Regency Government and there has been a reward given by the relevant Agency to Street Vendors who have not sold at the designated place even though there is one dimension benchmark that needs to be improved, namely in the policy evaluation section so that the implementation of Supervision and Control of Street Vendor Arrangement and Empowerment Policy in Pamekasan Regency, East Java Province is much more optimal. However, this has met the dimensions or benchmarks of the theory used, namely the Supervision and Control dimensions put forward by Riant Nugroho, namely, Monitoring, Evaluation, and Reward. Keywords: Arrangement, Empowerment, Street Vendors, Pamekasan Regency. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap para pedagang kaki lima yang masih berjualan tidak pada tempatnya. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, Serta untuk menganalisis Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas terkait dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah masih adanya hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan yakni kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang mengatur yakni tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hambatan lain yang dialami adalah adanya rasa takut untuk berpindah ke area relokasi yang mengakibatkan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang masih belum bersedia untuk menempati area relokasi. Kesimpulan: Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik karena telah adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sudah adanya pemberian ganjaran yang diberikan oleh Dinas terkait kepada para Pedagang Kaki Lima yang belum berjualan pada tempat yang telah ditentukan meskipun ada satu tolak ukur dimensi yang perlu untuk ditingkatkan yakni pada bagian evaluasi kebijakan sehingga pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur jauh lebih optimal. Akan tetapi hal tersebut telah memenuhi dimensi atau tolak ukur dari teori yang digunakan yakni dimensi Pengawasan dan Pengendalian yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yaitu, Monitoring, Evaluasi, dan Pengganjaran. Kata kunci: Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Pamekasan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 28 May 2025 06:45 |
| Last Modified: | 28 May 2025 06:45 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23525 |
Actions (login required)
 |
View Item |
