Nawawi, M. and Panggabean, Yoga Narendra (2025) PERAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI. Other thesis, IPDN.
|
Text
32.0111_Yoga Narendra Panggabean.pdf Download (349kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi ideal mengenai peran Satlinmas berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dengan realitas pelaksanaan di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Secara ideal, Satlinmas seharusnya terdiri dari anggota usia produktif, berpendidikan layak, serta mendapat pelatihan dan fasilitas yang memadai. Namun, di lapangan, sebagian besar anggota berusia di atas 60 tahun, 13 orang tidak bersekolah, dan pelatihan serta dukungan fasilitas sangat terbatas. Sementara itu, kasus gangguan ketertiban dan bencana alam terus meningkat, menunjukkan perlunya optimalisasi peran Satlinmas secara sistemik. Tujuan: Menganalisis peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang terdiri dari lima unsur: expectation (harapan), norm (norma), performance (pelaksanaan), evaluation (penilaian), dan sanction (sanksi). Teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara harapan terhadap peran Satlinmas dan pelaksanaannya di lapangan, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas peran tersebut. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran Satlinmas belum berjalan optimal. Pada dimensi expectation, harapan dari pemerintah agar Satlinmas menjadi pelindung utama di desa belum sepenuhnya tercapai, meskipun terdapat praktik baik di Desa Kuta Tengah dan Lae Nuaha. Pada dimensi norm, regulasi pendanaan dan operasional belum diterapkan sesuai aturan, dan dukungan pemerintah daerah masih minim. Dalam hal performance, kegiatan Satlinmas masih bersifat insidental tanpa program kerja rutin, dan sangat bergantung pada inisiatif desa. Dimensi evaluation menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara informal oleh kepala desa dan pembina, namun belum dilengkapi sistem reward dan sanksi yang terstruktur. Pada dimensi sanction, belum ada mekanisme sanksi formal bagi anggota yang tidak aktif, sehingga penegakan kedisiplinan lemah. Kesimpulan: Diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal pembinaan, penyediaan fasilitas, dan kebijakan yang mendukung profesionalisme Satlinmas. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja rutin, dan peningkatan koordinasi antar instansi untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi. Kata kunci: Satlinmas, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Problem/Background (GAP): This research is motivated by a gap between the ideal regulations regarding the role of the Civil Protection Unit (Satlinmas), as outlined in Ministry of Home Affairs Regulation No. 26 of 2020, and the actual implementation in Siempat Nempu Hulu Sub-district. Ideally, Satlinmas members should be of productive age, have an adequate level of education, and receive sufficient training and facilities. However, in reality, most members are over 60 years old, 13 have no formal education, and both training and facilities are very limited. Meanwhile, incidents of public disorder and natural disasters continue to increase, highlighting the urgent need to optimize Satlinmas’ role systematically. Purpose: To analyze the role of Satlinmas in maintaining public order, safety, and community protection in Siempat Nempu Hulu Sub-district. Method: This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis refers to the role theory of Biddle and Thomas (in Sarwono, 2015), consisting of five elements: expectation, norm, performance, evaluation, and sanction. This framework assesses the alignment between the expected role of Satlinmas and its actual implementation, including supporting and inhibiting factors. Results/Findings: The study reveals that the role of Satlinmas is generally suboptimal. In the expectation dimension, government expectations for Satlinmas to act as village-level protectors have not been fully realized, though there are good practices in Kuta Tengah and Lae Nuaha Villages. In the norm dimension, funding and operational regulations are not fully implemented, and regional government support remains minimal. Regarding performance, activities are incidental and lack a structured work program, relying heavily on village initiatives. The evaluation dimension shows performance is assessed informally by village heads and local advisors, without a structured reward or sanction system. In the sanction dimension, no formal mechanisms exist for inactive members, weakening accountability. Conclusion: Serious attention is needed from the local government in terms of capacity building, provision of facilities, and policies that support Satlinmas professionalism. Optimization efforts can be pursued through continuous training, regular performance evaluations, and enhanced inter institutional coordination to ensure a safe, orderly, and protected community. Keywords: Satlinmas, Public Order, Community Protection
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 10 Jul 2025 06:08 |
| Last Modified: | 10 Jul 2025 06:08 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23481 |
Actions (login required)
 |
View Item |
