Fatikasari, Tia and Syaefullah, Syaefullah (2025) PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
REPOSITORY TIA.pdf Download (479kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement (GAP): Essentially, providing protection to the community and maintaining order and tranquility is a duty and responsibility that must be carried out by the government, in accordance with the potential of each region. Local governments are given the authority to manage and regulate their areas, as they have a better understanding of the problems present in their own regions. Local governments strive to create a safe and orderly society through the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Satpol PP is established to enforce regional regulations (Perda), maintain public peace and order, and provide protection to the community. The presence of Beggars and Homeless people in Karanganyar Regency has become a significant disruption to the peace and order of the community. The phenomenon of beggars and homeless people should not be allowed to develop, as the impact it causes can become a larger problem. Therefore, the regulation of vagrants and beggars needs to be carried out promptly by involving various parties, both the general public and the local government of Karanganyar Regency. To achieve peace and public order, the Karanganyar Regency Government, through the Satpol agency, conducts regulation to create public order and community tranquility. Method: The purpose of this research is to describe the enforcement of vagrants and beggars by the Civil Service Police Unit in Karanganyar Regency, Central Java Province. Results: This research shows that the enforcement of the homeless and beggars by the Civil Service Police Unit of Karanganyar Regency has been running fairly well but is not yet effective. The hindering factors in the enforcement of the homeless and beggars include the weakening mental attitude of the beggars that makes them unashamed to treat it as a profession, the limited facilities and infrastructure in the temporary shelter process, and the society that continues to give money to the beggars. Efforts made to address these obstacles include improving the weakened mental attitude of the beggars, providing education or creating a memorandum of understanding to tackle the limitations of facilities and infrastructure, and imposing strict sanctions on the public who continue to give money to the beggars. Conclusion: The regulation of vagrants and beggars in Karanganyar Regency of Central Java Province is generally not yet optimal. This can be seen from the fact that there are still beggars roaming at intersections and traffic lights; their numbers are still significant, and the beggars being rounded up are individuals who have been caught before but have returned to begging. Keywords: Homeless, Beggars, Enforcement ABSTRAK Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban dan ketentraman merupakan tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan potensi setiap daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur wilayahnya, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang ada di daerah mereka sendiri. Pemerintah daerah berupaya menciptakan masyarakat yang aman dan tertib melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (Perda), menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar menjadi hal yang sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman Masyarakat. Fenomena gelandangan dan pengemis tidak boleh dibiarkan berkembang, karena dampak yang ditimbulkan dapat menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, penertiban gelandangan dan pengemis perlu segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui instansi Satpol melakukan penertiban guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan dasar teori Penertiban oleh Wibowo (2007). Hasil/Temuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar telah berjalan cukup baik namun belum efektif. Faktor penghambat penertiban gelandangan dan pengemis antara lain adalah melemahnya sikap mental gepeng sehingga tidak malu untuk menjadikan itu sebuah profesi, keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses penampungan sementara, serta masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para gepeng. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu mengupayakan perbaikan pada lemahnya sikap mental gepeng, melakukan pemberian edukasi maupun membuat surat perjanjian dalam menangani keterbatasan sarana prasarana serta memberi sanksi tegas kepada masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para gepeng. Kesimpulan: Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah secara umum belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya para gepeng yang berkeliaran di perempatan jalan maupun di lampu merah, jumlahnya pun masih banyak dan gepeng yang dirazia ialah orang-orang yang pernah tertangkap sebelumnya namun ia kembali lagi untuk mengemis. Kata Kunci: Gelandangan, Pengemis, Penertiban
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 00:44 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 00:44 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23377 |
Actions (login required)
 |
View Item |
