Loi, maria meditha and Eviany, Eva (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
repository ipdn.pdf Download (613kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The most prominent waste problem in Belu Regency is seen from the lack of public awareness and the TPS function which is not functioning properly in the market area, resulting in piles of waste being spread everywhere and also the impact of this is the scattering of waste that fills the cross-border roads of Atambua City and Belu Regency. Purpose: This study aims to describe about Collaborative Governance in waste management in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. Method: This research uses a qualitative approach with a case study method, involving interviews, observations, and document analysis, as well as using the theoretical framework from Ratner (2012) which emphasizes three dimensions, namely identification of problems and obstacles, strategy for resolution steps, and planning collaborative actions. Result: The study shows that in the dimension of identifying obstacles and opportunities, there are still a number of obstacles that hinder collaborative governance efforts in waste management in Belu Regency. These obstacles include low public awareness, limited number of Satpol PP and Environmental Service personnel, and waste management facilities and infrastructure that are not yet optimal. In the dimension of the strategy for solving steps, various strategic efforts have been carried out such as socialization and education in schools, markets, and places of worship, raids and patrols, waste management training, campaigns, mutual cooperation, and closing illegal waste disposal sites (TPS). These strategies have so far been considered to be running quite well and have had a positive impact on waste management efforts. Meanwhile, in the dimension of collaborative action planning, the success of the collaboration has begun to be seen through increasing public awareness and the increasing volume of waste that has been successfully managed. In addition, periodic evaluations are also carried out to prepare for more optimal follow-up collaborations in the future. Conclusion: Therefore, it can be concluded that the collaboration between the government through the Belu Regency Environmental and Transportation Service and the Belu Regency Civil Service Police Unit has been running but has not been optimal because dimensions related to problems and obstacles are still found and need to be improved, namely related to public awareness, number of personnel, and infrastructure that must be improved for the sustainability of future collaboration. Keywords: Collaborative Governance, Waste Management ABSTRAK Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Masalah persampahan di Kabupaten Belu yang sangat menonjol yaitu dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dan fungsi TPS yang tidak berfungsi dengan baik di daerah pasar sehingga menimbulkan adanya timbunan sampah yang menyebar dimana-mana dan juga dampak dari hal tersebut adalah tebaran sampah yang memenuhi jalanan lintas perbatasan Kota Atambua Kabupaten Belu. Tujuan: Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan tentang Collaborative Governance dalam penanganan sampah di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, serta analisis dokumen serta dengan menggunakan kerangka teori dari Ratner (2012) yang menekankan pada tiga dimensi yaitu identifikasi masalah dan hambatan, strategi langkah penyelesaian, dan merencanakan tindakan kolaborasi. Hasil/Temuan: penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi identifikasi hambatan dan peluang, masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat upaya collaborative governance dalam penanganan sampah di Kabupaten Belu. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah personel Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum maksimal. Pada dimensi strategi langkah penyelesaian, telah dilakukan berbagai upaya strategis seperti sosialisasi dan edukasi di sekolah, pasar, dan rumah ibadah, razia dan patroli, pelatihan pengelolaan sampah, kampanye, gotong royong, hingga penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Strategi-strategi tersebut sejauh ini dinilai berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap upaya penanganan sampah. Sementara itu, pada dimensi perencanaan tindakan kolaborasi, keberhasilan kolaborasi sudah mulai terlihat melalui meningkatnya kesadaran masyarakat serta bertambahnya volume sampah yang berhasil dikelola. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mempersiapkan kolaborasi lanjutan yang lebih optimal ke depannya. Kesimpulan: Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Belu sudah berjalan namun belum maksimal karena dimensi terkait dengan masalah dan hambatan masih ditemukan dan perlu ditingkatkan yaitu berkaitan dengan kesadaran masyarakat, jumlah personil, dan sarana prasarana yang harus di tingkatkan untuk keberlanjutan kolaborasi kedepannya.. Kata kunci: Collaborative Governance, Penanganan Sampah
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 07:03 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 07:03 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23220 |
Actions (login required)
 |
View Item |
