Ansani, Alif Afadhil and DEWI, MUTIAR FITRI (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
Repository_Alif Afadhil Ansani_32.0973_B1.pdf Download (662kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The Village Development Index is a policy issued by the Ministry of Village Development of Disadvantaged Regions through Permendes PDTT Number 2 of 2016 concerning the Village Development Index to encourage the Acceleration of Achieving Sustainable National Development Goals at the Village level. Polewali Mandar Regency has 32 Independent Villages in 2024 out of 144 villages. However, there is still a development gap and a high poverty rate in Polewali Mandar Regency, which is 70.42 thousand people. Purpose: The purpose of this study is to determine and describe collaborative governance and supporting and inhibiting factors in the Village Development Index policy in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. Method: the research method used is a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation studies. The data analysis technique is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and triangulation. This study was analyzed based on the theory of collaborative governance according to Ansell and Gash which has dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaborative processes. Results: The findings obtained by the researcher are the lack of coordination between the village government and the district government, the lack of the Polewali Mandar Regency APBD in providing assistance to villages so that they hope for assistance from the central government, each village only uses village funds for village development. Conclusion: Collaborative Governance in the village development index policy in Polewali Mandar Regency has been running but is not optimal. This can be seen from the initial condition dimension where there are no incentives obtained by stakeholders. The institutional design dimension, stakeholders expect each other and the lack of communication forums. The facilitative leadership dimension has been running quite well. However, the collaborative process dimension has not been achieved due to the lack of face-to-face dialogue, trust in each other, to the interim results which show that many villages are still not independent. Keywords: Collaborative Governance, Village Development Index, Independent Village ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indeks Desa Membangun merupakan kebijakan yang di keluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun demi mendorong Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan di tingkat Desa. Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah Desa Mandiri sebanyak 32 desa pada tahun 2024 dari 144 desa. Namun masih terdapat kesenjangan pembangunan dan tingginya penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 70,42 ribu jiwa. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan collaborative governance serta faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Metode: metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi.Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash memiliki dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif Hasil/Temuan: Temuan yang didapatkan oleh peneliti yaitu kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, kurangnya APBD Kabupaten Polewali Mandar dalam memberikan bantuan kepada desa sehingga berharap bantuan dari pemerintah pusat, setiap desa hanya menggunakan dana desa untuk pembangunan desa. Kesimpulan: Collaborative Governance dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dimensi kondisi awal yang dimana belum adanya insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan. Dimensi desain kelembagaan, pemangku kepentingan saling berharap satu sama lain dan kurangnya forum komunikasi. Dimensi kepemimpinan fasilitatif telah berjalan cukup baik. Namun pada dimensi proses kolaboratif belum tercapai karena kurangnya dialog tatap muka, kepercayaan satu sama lain, hingga hasil sementara yang menunjukkan masih banyak desa belum mandiri. Kata kunci: Collaborative Governance, Indeks Desa Membangun, Desa Mandiri
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 27 May 2025 05:02 |
| Last Modified: | 27 May 2025 05:02 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23030 |
Actions (login required)
 |
View Item |
