Fimbay, Demianus Hendrik and Sudrajat, Yayat (2025) EVALUASI MODEL CIPP PEMBENTUKAN DISTRIK PERSIAPAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT. Other thesis, IPDN.
|
Text
D4_32.1102_Demianus Hendrik Fimbay_Repository[1].pdf Download (441kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): This research examines the feasibility of four preparatory districts in Teluk Bintuni Regency, namely East Bintuni, Yakora, Far North Moskona, and Taroi, which were established through Regent Regulation Number 10 of 2017, but have not yet been definitively formalized despite exceeding the three-year time limit as regulated in Government Regulation Number 54 of 2022. Purpose: This research aims to evaluate the CIPP Model for the Formation of Preparatory Districts in Teluk Bintuni Regency, West Papua Province. Method: This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach based on Simangunsong’s theory. This method was chosen because it allows for an in-depth understanding of the complex socio-administrative dynamics involved in the formation of preparatory districts—an issue that is not easily captured through quantitative data. Data collection techniques include in-depth interviews with seven key informants, field documentation, and analysis of official government documents. This approach enables a holistic exploration of the factors influencing the effectiveness of regional expansion policies in Teluk Bintuni Regency. Result: The findings obtained by the author in this study show that evaluations based on the CIPP model (Context, Input, Process, Product) indicate that in the context aspect, district formation was driven by the need to bring public services closer and overcome geographical barriers; in the input aspect, limitations in human resources, budget allocation of only 0.21% of the regency's budget, and minimal basic infrastructure were found; in the process aspect, weak cross-governmental coordination became the main obstacle; and in the product aspect, increased access to services has not been followed by significant development progress. Feasibility assessment using basic criteria such as population size, village government readiness, fiscal independence, and infrastructure readiness, where East Bintuni District achieved the highest score of 82% thanks to meeting the population requirement (>5,000 people), fulfillment of the number of villages, and district government administrative readiness. In contrast, Far North Moskona District only achieved 48% due to population and infrastructure limitations. A financing gap of IDR 43.9 billion becomes the main challenge. Conclusion: This research recommends gradual formalization starting from the most prepared districts, accompanied by affirmative policies for areas affected by strategic industries, and accelerated infrastructure investment, especially in isolated areas. Keywords: CIPP Evaluation, Preparatory Districts, Papua Special Autonomy, Public Services. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini mengkaji kelayakan empat distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Bintuni Timur, Yakora, Moskona Utara Jauh, dan Taroi, yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017, namun hingga kini belum didefinitifkan meskipun telah melewati batas waktu tiga tahun sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2022. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengvaluasi Model CIPP Pembentukan Distrik Persiapan Di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan teori Simangunsong. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan konteks sosial-administratif dalam pembentukan distrik persiapan yang kompleks dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci, dokumentasi lapangan, serta analisis terhadap dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran yang holistik terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Hasil evaluasi berbasis model CIPP (Context, Input, Process, Product) menunjukkan bahwa pada aspek konteks, pembentukan distrik didorong oleh kebutuhan mendekatkan pelayanan publik dan mengatasi hambatan geografis; pada aspek input, ditemukan keterbatasan sumber daya manusia aparatur, alokasi anggaran hanya 0,21% dari APBD kabupaten, serta minimnya infrastruktur dasar; pada aspek proses, lemahnya koordinasi lintas pemerintahan menjadi hambatan utama; dan pada aspek produk, peningkatan akses pelayanan belum diikuti dengan kemajuan pembangunan yang signifikan. Penilaian kelayakan menggunakan kriteria dasar seperti jumlah penduduk, kesiapan pemerintahan kampung, kemandirian fiskal, serta kesiapan infrastruktur, di mana Distrik Bintuni Timur mencapai skor tertinggi 82% berkat jumlah penduduk yang memenuhi syarat (>5.000 jiwa), keterpenuhan jumlah kampung, dan kesiapan administrasi pemerintahan distrik. Sebaliknya, Distrik Moskona Utara Jauh hanya mencapai 48% karena keterbatasan penduduk dan infrastruktur. Kesenjangan pembiayaan sebesar Rp 43,9 M (Empat Puluh Tiga Koma Sembilan Miliar) menjadi tantangan utama. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pendefinitifan bertahap dimulai dari distrik yang paling siap, diiringi kebijakan afirmatif untuk wilayah terdampak industri strategis, serta percepatan investasi infrastruktur terutama di wilayah terisolasi. Kata kunci: Evaluasi CIPP, Distrik Persiapan, Otonomi Khusus Papua, Pelayanan Publik.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Goverment Management > Local Government Administration |
Depositing User: | Administrasi Pemerintahan Daerah FMP |
Date Deposited: | 27 May 2025 04:16 |
Last Modified: | 27 May 2025 04:16 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23002 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |