Rayhan, Muhammad Zawir and Nurfurkon, S.STP., M.H., Ardika (2025) PERAN DPRD DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN WARGA DENGAN PT. APN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
32.0198_muhammad zawir rayhan_repository 4.pdf Download (706kB) | Preview |
Abstract
Problem Statement/Background (GAP): the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) as a legislative institution in resolve land conflicts between residents and PT. APN in Merangin Regency, Jambi Province. Purpose: This study aims to analyze the role of the DPRD of Merangin Regency in resolving the land conflict between local residents and PT. APN. Method: This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, documentation, and source triangulation. The theoretical framework applied is role theory by Biddle & Thomas, used to analyze the institutional functions of the DPRD. Result: The findings indicate that the DPRD of Merangin has taken part in several mediation forums and supervisory activities; however, its effectiveness remains constrained by limited technical capacity, weak inter-agency coordination, and external political pressures. Community support and access to public information emerged as key supporting factors, while the absence of strong local regulations posed significant obstacles to achieving fair and sustainable conflict resolution. Conclusion: To optimize the resolution of agrarian conflicts, the DPRD must strengthen institutional capacity, enhance collaboration with relevant stakeholders, and develop more responsive local legislative policies that prioritize community interests. Keywords: DPRD, Agrarian Conflict, Institutional Mediation Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dalam menyelesaikan konflik lahan warga dengan PT. APN di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PT. APN. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Teori yang digunakan adalah teori peran oleh Biddle & Thomas sebagai dasar analisis terhadap fungsi kelembagaan DPRD. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merangin telah menjalankan perannya melalui beberapa forum mediasi dan pengawasan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala seperti rendahnya kapasitas teknis, keterbatasan koordinasi lintas lembaga, dan tekanan dari aktor-aktor berkepentingan. Dukungan masyarakat dan akses terhadap informasi publik menjadi faktor pendukung utama, sedangkan lemahnya regulasi lokal menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan. Kesimpulan: Untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik agraria di daerah, DPRD perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas kolaborasi lintas aktor, serta menyusun kebijakan legislasi yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal. Kata Kunci: DPRD, Konflik Agraria, Mediasi Kelembagaan
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 10 Jul 2025 07:13 |
| Last Modified: | 10 Jul 2025 07:13 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22913 |
Actions (login required)
 |
View Item |
