Putra, Yongki Apriadi and Kawuryan, S.IP, M.Si, Dr. Megandaru Widhi (2025) PENGUATAN DOMAIN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN INDEKS SPBE KOTA PANGKALPINANG. Other thesis, IPDN.
|
Text
32.0318_Yongki Apriadi Putra_Repositori.pdf Download (371kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT (Problem Statement/Background (GAP): The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Pangkalpinang City shows low maturity, especially in the governance domain, which is ranked among the lowest in Bangka Belitung Province. Despite regulatory frameworks and digital initiatives, governance faces obstacles such as weak inter-agency coordination, limited human resource capacity, inadequate infrastructure, and fragmented digital services. These challenges hinder effective and integrated digital government implementation. Purpose: This study aims to analyze the management of the governance domain in SPBE Pangkalpinang City. Method: employing qualitative descriptive research, data were collected through in-depth interviews with key informants from the Department of Communication and Informatics, observations, and document studies. The analysis is grounded on Janowski’s model which covers four dimensions of digital governance evolution: digitization, transformation, engagement, and contextualization., providing a comprehensive understanding of governance domain issues. Result: Findings indicate uneven maturity in the governance domain across the four dimensions. While digitalization efforts such as SPBE architecture and strategic planning are underway, integration and collaboration remain limited. Infrastructure limitations, budget constraints, low digital literacy, and weak coordination are major barriers. Efforts to strengthen governance include regulatory enhancement, capacity building, coordination forums, and integrated monitoring systems.. Conclusion: Strengthening the governance domain requires holistic improvements in all evolutionary dimensions to raise the SPBE index. Institutional coordination, strategic resource allocation, human resource development, and inclusive policies are critical for advancing digital government maturity and delivering improved public services.. Keywords: Digital Government, Janowski Model, Pangkalpinang, Public Sector, SPBE, Tata Kelola, Transformasi ABSTRAK Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkalpinang menunjukkan tingkat kematangan yang rendah, khususnya pada domain tata kelola yang menempati posisi salah satu terendah di Provinsi Bangka Belitung. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi dan berbagai inisiatif digital, domain tata kelola menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta layanan digital yang masih terfragmentasi. Tantangan-tantangan ini menghambat implementasi pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan domain tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Kota Pangkalpinang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Komunikasi dan Informatika, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada model Janowski yang mencakup empat dimensi evolusi tata kelola digital: digitalisasi, transformasi, keterlibatan, dan kontekstualisasi, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan domain tata kelola. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan kematangan domain tata kelola yang tidak merata pada keempat dimensi tersebut. Meskipun upaya digitalisasi seperti penyusunan arsitektur SPBE dan perencanaan strategis sudah berjalan, integrasi dan kolaborasi masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur, kendala anggaran, rendahnya literasi digital, dan lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama. Upaya penguatan tata kelola meliputi peningkatan regulasi, pengembangan kapasitas, forum koordinasi, serta sistem pemantauan terintegrasi. Kesimpulan: Penguatan domain tata kelola memerlukan perbaikan holistik pada semua dimensi evolusi untuk meningkatkan indeks SPBE. Koordinasi kelembagaan, alokasi sumber daya yang strategis, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan yang inklusif menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kematangan pemerintahan digital dan pelayanan publik yang lebih baik.. Kata kunci: Digitalisasi, Janowski Model, Pangkalpinang, Sektor Publik, SPBE, Tata Kelola, Transformasi
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan FMP |
| Date Deposited: | 28 May 2025 01:08 |
| Last Modified: | 28 May 2025 01:08 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22887 |
Actions (login required)
 |
View Item |
