La Umar, Wa Aulia and Nainggolan, Ruth Roselin Erniwaty (2025) ANALISIS KESIAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SORONG. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
32.1122_WA AULIA LA UMAR_ANALISIS KESIAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SORONG.pdf Download (658kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): This study is motivated by the absence of specific research on the implementation of e-Government in Sorong City, Although the central government continues to promote digital transformation through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), there has been no specific study examining the implementation of e-Government at the local level in Sorong City. This represents a significant gap in both literature and local policy practice. In the field, various challenges still hinder the optimal implementation of e-Government, such as the limited number and capacity of IT experts, budget constraints for digital infrastructure development, and uneven internet connectivity across regions. Furthermore, the fluctuating SPBE index in Sorong City reflects the region's lack of consistent readiness for comprehensive and sustainable e-Government implementation. Purpose: The objective of this study is to determine the readiness of e-Government at the Department of Communication and Informatics of Sorong City. Method: This study uses a qualitative method with the e-Government readiness theory by Indrajit (2005) as an analytical tool. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation, with informants selected through purposive sampling. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Result: The results show that the e Government readiness of the Department of Communication and Informatics of Sorong City is generally adequate for implementation. The six dimensions of readiness have been fulfilled as supporting indicators for e-Government implementation. However, there are still shortcomings in the legal framework, particularly the absence of a Mayor Regulation governing the implementation of SPBE. Conclusion: The readiness of e-Government in Sorong City is at a fairly good level. However, to optimize its implementation, the formulation of specific regional policies or regulations regarding SPBE is needed so that its application can be more effective and well directed. Keywords: Analysis; Readiness; e-Government ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian khusus mengenai implementasi e-Government di Kota Sorong, Meskipun pemerintah pusat terus mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 1 di Kota Sorong belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah implementasi e-Government pada tingkat daerah. Hal ini menjadi celah (gap) penting dalam literatur dan praktik kebijakan lokal. Di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi e-Government, seperti rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran pengembangan infrastruktur digital, serta jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, nilai indeks SPBE Kota Sorong yang fluktuatif mencerminkan belum optimalnya kesiapan daerah dalam menerapkan e-Government secara menyeluruh dan berkelanjutani. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori kesiapan e-Government dari Indrajit (2005) sebagai alat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan e Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong secara umum telah memadai untuk diterapkan. Enam dimensi kesiapan telah terpenuhi sebagai indikator pendukung implementasi e Government. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek perangkat hukum, khususnya belum tersedianya Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan SPBE. Kesimpulan: Kesiapan e Government di Kota Sorong sudah berada pada tahap yang cukup baik, namun untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan perumusan kebijakan atau peraturan daerah khusus terkait SPBE agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Kata kunci: Analisis; Kesiapan; e-Government.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan FMP |
| Date Deposited: | 26 May 2025 05:38 |
| Last Modified: | 26 May 2025 05:38 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22620 |
Actions (login required)
 |
View Item |
