Perdana, Adithya Surya and Martua, Aleknaek (2025) Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Bandar Lampung. Diploma thesis, Institut pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
32.0267_Adithya Surya Perdana_Repository.pdf Download (622kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): This study departs from the contradiction between the success of the Collaborative Governance approach in empowering MSMEs in Bandar Lampung City, as evidenced by national awards and an increase in GRDP, and the fundamental implementation challenges that still exist. Crucial issues such as a lack of synchronization between agencies, inconsistent stakeholder commitment, and the failure of partnership programs are the focus of analysis. Purpose: The main objective of this study is to identify and analyze the implementation of Collaborative Governance in SME empowerment in Bandar Lampung City. Method: The approach used in this study is qualitative descriptive, where the main objective is to provide a systematic and accurate description of how Collaborative Governance in SME empowerment can be optimized to encourage local economic growth. Informants were selected using purposive sampling, consisting of key actors in the MSME empowerment ecosystem in Bandar Lampung City, namely government officials (Head of Department, Secretary, Head of Cooperatives and MSMEs), banking representatives, and MSME actors. Results/Findings: The research findings indicate that the collaborative process has been effective through a cycle of dialogue, trust building, commitment, mutual understanding, and positive outcomes, such as an increase in the number of MSMEs that have “moved up the ladder.” However, this process began with initial conditions of resource imbalances and low levels of trust. Institutional design, despite having clear formal rules, is hampered by communication gaps. Leadership is considered capable of facilitating dialogue, but is perceived as lacking inclusiveness and consistency by MSME actors. Conclusion: The implementation of Collaborative Governance in MSME empowerment in Bandar Lampung City is dynamic and has shown positive results. However, this success is marred by challenges in every dimension, from the initial imbalance, institutional design that has not been well socialized, to leadership whose implementation is perceived as inconsistent and non-inclusive by micro-scale MSMEs. Keywords: Collaborative Governance, MSME Empowerment, Local Government, Local Economy, Bandar Lampung City. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berangkat dari kontradiksi antara keberhasilan pendekatan Collaborative Governance dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, yang dibuktikan dengan penghargaan nasional dan peningkatan PDRB, dengan tantangan implementasi fundamental yang masih ada. Masalah krusial seperti kurangnya sinkronisasi antarinstansi, komitmen stakeholder yang tidak konsisten, dan kegagalan program kemitraan 2 menjadi fokus untuk dianalisis. Tujuan: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. Metode: Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dimana tujuan utama penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang bagaimana Collaborative Governance dalam pemberdayaan UMKM dapat dioptimalkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri dari aktor kunci dalam ekosistem pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, yaitu unsur pemerintah (Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Koperasi dan UKM), perwakilan perbankan, dan pelaku UMKM. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif (collaborative process) telah berjalan efektif melalui siklus dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil yang positif, seperti peningkatan jumlah UMKM yang "naik kelas". Namun, proses ini diawali dengan kondisi awal berupa ketidakseimbangan sumber daya dan tingkat kepercayaan yang rendah. Desain institusi, meskipun memiliki aturan formal yang jelas, efektivitasnya terhambat oleh kesenjangan komunikasi. Kepemimpinan dinilai mampu memfasilitasi dialog, namun dirasa kurang inklusif dan konsisten oleh pelaku UMKM. Kesimpulan: Penerapan Collaborative Governance dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung berjalan dinamis dan berhasil menunjukkan hasil positif. Meskipun demikian, keberhasilan ini diwarnai oleh tantangan pada setiap dimensinya, mulai dari kondisi awal yang timpang, desain institusi yang belum tersosialisasi dengan baik, hingga kepemimpinan yang implementasinya dirasa kurang konsisten dan inklusif oleh UMKM skala mikro. Kata Kunci: Collaborative Governance, Pemberdayaan UMKM, Pemerintah Daerah, Ekonomi Lokal, Kota Bandar Lampung.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Community Economic and Rural Development |
| Depositing User: | Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat FPP |
| Date Deposited: | 04 Jun 2025 07:46 |
| Last Modified: | 04 Jun 2025 07:46 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22361 |
Actions (login required)
 |
View Item |
