KOORDINASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA TELUK SIALANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Lestari, Adissa Puteri and Lambelanova, Rossy (2025) KOORDINASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA TELUK SIALANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text 32.0179_Adissa Puteri Lestari_Repository.pdf Download (272kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Effective village governance relies heavily on coordination between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD). However, in Teluk Sialang Village, coordination between these two parties has not been optimal due to the low capacity of village officials. This has resulted in inefficiencies in development and poorly targeted village policies. Purpose: This study aims to analyze the coordination between the Village Head and BPD in improving the capacity of village governance, identify factors inhibiting coordination, and explore efforts that have been made to improve village governance. Method: This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques included in-depth interviews, field observations, and documentation. Handayaningrat's (2017) coordination theory was used as the basis for analysis, which consists of five dimensions: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement and commitment, and continuity of planning. Result: The results showed that coordination between the Village Head and BPD has not been effective, especially in terms of communication and coordinative awareness. The main obstacles stem from low levels of education and understanding of regulations, as well as a lack of joint commitment in development planning. Nevertheless, there are efforts to improve such as counseling, training of village officials, and coaching from the Community and Village Empowerment Office. Conclusion: Improving the capacity of village governance cannot be separated from the synergy between the Village Head and BPD. Effective coordination must be built through open communication, individual capacity building, and a shared commitment in realizing participatory and accountable village governance. Keywords: Role, Supervision, Building Permit ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif sangat bergantung pada koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, di Desa Teluk Sialang, koordinasi antar kedua pihak ini belum berjalan optimal akibat rendahnya kapasitas aparatur desa. Hal tersebut berdampak pada ketidakefisienan dalam pembangunan dan kebijakan desa yang tidak tepat sasaran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat koordinasi, serta menggali upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki tata kelola desa. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teori koordinasi Handayaningrat (2017) digunakan sebagai landasan analisis, yang terdiri dari lima dimensi: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan BPD masih belum berjalan secara efektif, terutama dalam hal komunikasi dan kesadaran koordinatif. Hambatan utama berasal dari rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman regulasi, serta minimnya komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, terdapat upaya perbaikan seperti penyuluhan, pelatihan aparatur desa, dan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kesimpulan: Peningkatan kapasitas pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara Kepala Desa dan BPD. Koordinasi yang efektif harus dibangun melalui komunikasi terbuka, peningkatan kapasitas individu, serta adanya komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel. Kata kunci: Koordinasi, Kapasitas, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	27 May 2025 04:30
Last Modified:	27 May 2025 04:30
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22352

Actions (login required)

View Item