Ramadani, Riska Putri and Sholihah, Lilis (2025) PERAN INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
32.0264_RISKA PUTRI RAMADANI_REPOSITORY.pdf Download (294kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problems Statement/Background (GAP): The author focuses on issues related to indications of corruption cases in the audit implementation by the Bengkulu Provincial Inspectorate. Bengkulu Province has recorded 49 corruption cases with state losses reaching IDR 56.8 billion. This situation is worsened by the low index of anti-corruption behavior among the public and the suboptimal internal supervision. The Inspectorate, as part of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), holds a strategic role in preventing corruption through strengthening internal control systems and implementing effective supervisory functions. Purpose: This research aims to provide an overview, description, and analysis of the role of the Bengkulu Provincial Inspectorate in preventing corruption and to identify the inhibiting factors. Method: This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach based on Michael Johnston’s theory of political ethics. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. In conducting data collection, the author conducted in-depth interviews with 9 informants. Result: The findings indicate that the role of the Inspectorate includes shortcomings such as incomplete input of audit results, absence of a gratuity reporting format, conflicts of interest, self-regulation in reporting violations, low public interest in anti-corruption outreach, and lack of collaboration by the Bengkulu Provincial Inspectorate. This research is expected to contribute to the creation of a clean and accountable government in Bengkulu Province, free from corruption, and to build public trust in the government and politics, as the Inspectorate is a regional apparatus responsible for oversight. The main finding shows that the Inspectorate’s corruption prevention efforts are a reflection of its core duties and functions as an internal government supervisor. Conclusion: The role of the Bengkulu Provincial Inspectorate in preventing corruption is considered fairly good, although several obstacles still hinder optimal performance. Keywords: Role, Inspectorate, Corruption, Bengkulu Province. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait indikasi kasus korupsi dalam pelaksanaan audit oleh Inspektorat provinsi Bengkulu. Latar belakang kasus korupsi di Provinsi Bengkulu sebanyak 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 56,8 miliar. Kondisi ini diperparah rendahnya indeks perilaku antikorupsi masyarakat serta belum optimalnya pengawasan internal Inspektorat sebagai bagian dari APIP memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi melalui penguatan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta deskripsi dan analisis mengenai peran Inspektorat provinsi Bengkulu dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta mengetahui faktor hambatan. Metode: Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori etika politik menurut michael johnston. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan. Hasil/Temuan: Ditemukan Hasil Peran inspektorat seperti penginputan data hasil pengawasan yang belum maksimal, belum terdapat bentuk laporan gratifikasi, konflik kepentingan dan self regulation dalam pelaporan tindakan pelanggaran korupsi, kurangnya peminat akan penyuluhan antikorupsi, belum terlaksana kolaborasi yang dilakukan Inspektorat provinsi Bengkulu. Penelitian ini diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di provinsi Bengkulu bebas dari praktik korupsi membangun kepercayaan masyarakat provinsi Bengkulu terhadap pemerintah dan politik karena Inspektorat provinsi Bengkulu adalah salah satu perangkat daerah sebagai pelaku pengawasan. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pada pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi Bengkulu bentuk dari tugas pokok dan fungsi inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah. Kesimpulan: Peran inspektorat provinsi Bengkulu dari melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sudah cukup baik namun dengan catatan masih ada kendala yang menghambat. Kunci : Peran, Inspektorat, Korupsi, Provinsi Bengkulu.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 27 May 2025 01:22 |
| Last Modified: | 27 May 2025 01:22 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22014 |
Actions (login required)
 |
View Item |
